Gerbang.co.id JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta aparat kepolisian untuk menjunjung tinggi azaz restoratif justice pada Sistem Peradilan Pidana Pada Anak (SPPA).

Demikian disampaikan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty, di kantor KPAI, Jl. Teuku Umar 10-12 Menteng Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Sitti menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan pengaduan dari Pendamping Hukum anak-anak yang terlibat kasus kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 di sekitaran kantor Bawaslu.

Menurut dia, laporan pengaduan yang disampaikan oleh Riki Martin selaku Direktur PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia) Indonesia, sekaligus juga menyampaikan bukti-bukti tertulis tentang proses pendampingan hukum yang dilakukan Lembaga tersebut kepada KPAI.

“Selain berkas hukum acara terkait beberapa klien yang dibantunya tersebut, juga dilengkapi dengan bukti-bukti kekerasan yang diterima anak-anak selama masa penangkapan dan pemeriksaan,” ucapnya.

Sitti menjelaskan, dalam kesempatan pertemuan itu disampaikan pula beberapa hal yang sangat crusial untuk di tindak lanjuti KPAI sebagai institusi resmi Perlindungan Anak di Indonesia, termasuk juga keprihatinan KPAI atas kurang terlihatnya keberpihakan pihak aparat dalam mengatasi kasus anak sesuai Sistem Peradilan Pidana pada Anak (SPPA) yang sangat mengutamakan tentang azas restorative justice.

“KPAI dalam waktu dekat akan menyampaikan data-data terkait pendalaman kasus ini kepada publik. Tujuannya, selain untuk meluruskan kesimpang siuran data yang ada, sekaligus juga sebagai standing position KPAI dalam menyikapi kasus kerusuhan Mei yang melibatkan cukup banyak anak, yang seharusnya berada di ranah perlindungan,” kata Sitti menambahkan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here