Dokter (FOTO ILUSTRASI PIXABAY)

Mataram, Gerbang.co.id – Tim Covid-19 NTB dinilai belum mampu berbuat maksimal menghadapi Pandemi Covid-19. Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik M16, Bambang Mei Finarwanto. Dia menilai, koordinasi antar Provinsi dengan kabupaten/kota dinilai tidak berjalan. Hal ini semakin menunjukan Pemprov NTB kurang serius di masa Pandemi Covid-19 ini.

“Kami lihat semua masalah masih tertumpu dan ditangani pemerintah kabupaten/kota. Belum ada koordinasi yang baik,” kata Bambang.

Pria yang akarab disapa Didu ini menilai, selama ini semua persoalan diserahkan kepada Pemda kabupaten/kota. Sementara belum nampak kebijakan strategis yang cepat dan tepat yang dilakukan oleh Pemprov NTB.

Pemrov NTB juga belum nyata terlihat melakukan upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Menurutnya, menyusul perkembangan kasus positif yang mencapai 33 kasus dan jumlah PDP, ODP dan OTG yang terus meningkat, maka Pemprov NTB perlu segera lebih memperketat pintu masuk. Seperti bandara dan pelabuhan.

“Di pintu masuk juga mulai harus dilakukan screening awal menggunakan rapid test. Nah bagi yang hasilnya non reaktif bisa langsung pulang dan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan yang hasilnya reaktif harus segera dikarantina di lokasi terpadu. Ini perlu untuk memastikan yang masuk NTB ini benar-benar clear dari Covid-19,” sarannya.

Pemprov juga dinilai harus menyiapkan lokasi karantina terpadu yang merupakan tanggungjawab Provinsi. Tentu saja dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
Didu menambahkan, bagi masyarakat yang diisolasi, baik mandiri maupun terpadu, maka Pemprov harus memberikan jaminan dan pelayanan pangan serta kesehatan berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Dalam situasi pandemi ini, Gubernur NTB harus mampu mengambil peranan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jangan sampai NTB ini penambahan kasus semakin banyak karana salah urus dan bekerja tidak secara sistematis, terstruktur serta masif,” sentilnya.

Menurut dia, untuk imbauan dan anjuran social distancing, physical distancing, dan menerapkan pola hidup sehat, hendaknya tidak hanya sekadar imbauan. Melainkan pemerintah juga harus mulai menyiapkan sarana untuk mendukung hal tersebut.
Misalnya, melibatkan semua UMKM untuk pembuatan masker, APD dan tempat cuci tangan.

Sehingga masyarakat bisa semua menggunakan masker di wilayah NTB, serta aparat, tim medis tidak kekurangan APD. Selain upaya contact tracing, lanjut Didu, penanganan ODP dan OTG juga harus maksimal dan tegas dilakukan dengan koordinasi kabupaten/kota.

“Penerapan social distancing, dan physical distancing juga harus tegas. Apalagi saat ini semua aktivitas pasar masih nampak belum disiplin. Kemudian masih banyak yang melaksanakan ibadah salat Jumat padahal sumber virus pertama bersumber dari cluster Gowa, Jakarta dan Bogor. Seharusnya itu dulu diperiksa agar bisa dilakukan penanganan yang lebih komprehensif,” tukasnya.

Didu menambahkan, Gugus Tugas Pemprov NTB juga hendaknya tidak hanya sekadar merilis data perkembangan kasus dan melakukan imbauan semata. Sementara belum punya strategis yang jelas dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Pemprov NTB juga diminta agar segera menyalurkan bantuan kebutuhan untuk para masyarakat miskin, pekerja sektor informal di NTB yang turut terdampak selama masa pandemi Covid-19 ini.

Terpisah, meningkatnya jumlah yang positif Covid-19 di NTB membuat Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda juga angkat bicara. Pemerintah Provinsi diminta tidak menganggap kasus ini remeh. Pemerintah harus banyak belajar dari daerah dan negara yang lebih dahulu terpapar Covid-19.

Politisi Golkar itu menegaskan, protokol keluar dari rumah dan protokol masuk rumah harus diterapkan dibarengi dengan sosialisasi. Pemprov juga diminta lebih memperketat pintu masuk baik di pelabuhan dan bandara, serta karantina bagi warga yang baru datang. Sehebat apapun Informasi disampaikan ke masyarakat tetapi praktik di lapangan ada kecolongan terutama dipintu masuk maka sangat berbahaya.

“Bukankah rata-rata yang positif ini datangnya dari luar? Bagi saya mewakili masyarakat Dapil III (Lombok Timur Utara) kenaikan yang semakin hari ini sangat menghawatirkan sekali,” katanya.

Isvie tidak ingin curiga dalam masalah ini, namun sebisanya sesama bisa saling memberikan solusi. “Yang kami lihat belum baiknya kordinasi serta masing-masing dinas belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya,” sentil Isvie. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here