GerbangIndonesia, Loteng – Organisasi kepemudaan, Gabungan Pemuda Utara (Gapura) seakan menguliti perusahaan penyedot air di wilayah Utara Loteng.

Pihak Gapura meluapkan kekesalannya di kepada PT.Sariguna Prima Tirta atau pengemas air mineral Cleo di hadapan anggota dewan dalam kegiatan Hearing.

Juru bicara Gapura, Ustad M.Tanwir dalam penyampaiannya mengatakan, perusahaan tidak pernah memberikan sumbangsih kepada masyarakat, termasuk dalam bentuk PADes.

“CSR ke masyarakat tidak ada, kalaupun ada acara kami dikasih cuma lima dus air, itupun harus pakai proposal,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan hidup yang tercantum di perjanjian perusahaan dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait CSR dan upaya perlindungan mata air.

Sebab menurut data yang dimiliki Gapura, lanjutnya, selama berdirinya perusahaan ini di Desa Sepakek sejak 15 tahun lalu, tidak pernah ada pembagian CSR kepada masyarakat.

“Bahkan, ketika ada warga kami yang melakukan investigasi dan mengambil foto sumur bor justru perusahaan melakukan intimidasi dengan melaporkan masyarakat kami itu ke kepolisian,” sambungnya.

Tidak hanya itu, dia juga membongkar dugaan kebobrokan perusahaan yang menurut hasil investigasi Gapura yang melakukan pengeboran di 5 titik. Padahal, izin yang dimiliki hanya 2 sumur saja.

“Menurut kami ini adalah kejahatan legal yang dilakukan oleh perusahaan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Advokasi Gapura, Haerudin menyampaikan bahwa perusahaan ini diduga tidak memiliki izin HO. Hal itu terbukti perusahaan ini tidak memiliki papan nama selama 15 tahun berdirinya.

“Pengerukan sumberdaya alam tanpa izin itu maling besar bos,” bentaknya geram.

Selain masalah CSR dan sikap perusahaan yang dianggap melakukan intimidasi terhadap masyarakat, Gapura juga sempat menitik beratkan persoalan serapan tenaga kerja oleh perusahaan yang ternyata menurut fakta lapangan menggunakan alih daya atau outsourcing.

Sebab, menurutnya, yang boleh dialihdayakan hanya pekerja yang tidak bergerak di pokok usaha seperti scurity, CS dan katering.

“Ini kami dapati, ada pekerja yang sudah 7 tahun bekerja masih pake sistem kontrak dan itu dipegang perusahaan pihak ketiga, ini tidak adil bagi masyarakat kami yang kebetulan kerja di sana,” sambungnya.

Selain itu, izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, SIUP dan izin lainnya milik perusahaan yang diduga sudah kadaluarsa juga dibongkar habis Gapura.

Dari data yang dipaparkan, izin perusahaan sudah mengalami kadaluarsa sejak 3 Juli lalu dan saat ini masih dalam tahap proses perpanjangan.

“Tapi kenyataannya, sebelum surat izin yang diperpanjang itu keluar, perusahaan ini masih berproduksi, ini berarti prosesnya illegal, bahkan penjualan produknya pun illegal,” tukasnya.

Sementara itu, Kabid  Penataan dan Pentaatan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah, Lalu Muhammadun membeberkan bahwa pihaknya menerbitkan izin pertama kali pada 2006 silam.

Pada saat itu, dasar pengeluaran izin adalah rekomendasi tata ruang dari Dinas PUPR dikeluarkan.

“Kami sudah lakukan kajian dan izin yang kami berikan bahwa perusahaan ini boleh mengambil air dengan volume 4,4 liter per detik,” jelasnya.

Namun, dengan volume itu, pihaknya tidak bisa menentukan akan diambil dari berapa titik sumur bor yang dimiliki oleh perusahaan.

Manajer PT. Sariguna Prima Tirta, Arista Nugroho yang langsung diberikan hak jawab oleh Andi Mardan selaku pimpinan pada pertemuan itu menjelaskan beberapa perkara.

Terkait sikap perusahaan yang sampai mempolisikan masyarakat karena memang postingan di medsos berisi fitnah. Sebab, lanjutnya menjelaskan, informasi yang diberikan melalui medsos itu tidak benar terkait izin sumur bor perusahaan.

“Untuk menghindari pencemaran nama baik, maka kami melakukan tindakan itu dan kami sudah berusaha untuk bersikap baik dengan mencabut laporan itu tetapi dengan ada bukti surat permohonan maaf (dari masyarakat itu, -Red),” jawabnya.

Terkait izin, lanjut Nugroho, pihaknya sudah melakukan perpanjangan izin di Provinsi karena untuk saat ini izin dikeluarkan oleh provinsi.

“Ada 2 sumur bor kami yang beroperasi dan 1 sumur itu masih dalam tahap pengajuan,” sambugnnya.

Mendengar jawaban-jawaban dari Manajer perusahaan, anggota dewan, H.Muhdan Rumm mengambil sikap.

Dia mengatakan, yang menjadi pokok persoalan bukan hanya masalah izin semata, tetapi lebih kepada sikap perusahaan yang seolah tidak peduli dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Ini bukan hanya masalah izin, ini adalah kecermatan perusahaan terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan setempat,” katanya tegas.

Dia berjanji, pihaknya akan segera turun lapangan untuk melakukan pengecekan dan inspeksi terhadap perusahaan penyedot air ini.

Sementara Andi Mardan sebagai pimpinan saat itu menyatakan akan bersurat ke Provinsi agar izin untuk Perusahaan ini ditinjau kembali.

“Kami akan bersurat agar dilakukan tinjauan kembali oleh Provinsi untuk perusahaan ini termasuk untuk perpanjangan izinnya,” tegas Andi.

Ketua Gapura, Munawir Haris pada closing statement nya justru bersikap lebih tegas. Dia menuntut agar perusahaan ini ditutup segera.

“Kami tidak mau panjang lebar, kami minta agar perusahaan ini segera ditutup karena memang tidak ada maslahat untuk masyarakat sekitar,” tandasnya. (gi05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here