Share Post

Komite II Minta Pimpinan DPD Kirim Nota Protes

Share Post

Pengesahan UU Minerba

GerbangIndonesia, Jakarta – Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri menyatakan komitenya telah sepakat meminta pimpinan DPD RI untuk mengirim nota keberatan atau nota protes kepada pemerintah dan DPR RI terkait proses pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-Undang yang dilakukan di sidang paripurna DPR RI pekan lalu.

Dikatakan Hasan Basri, keputusan tersebut mengerucut dalam pertemuan antara pimpinan Komite II dengan sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD RI, di antaranya Ketua PPUU Alirman Sori, Ketua BAP Silviana Murni dan Wakil Ketua BKSP Tb. Ali Ridho, yang digelar Rabu (20/5/2020) malam di kediaman Ketua Komite II Yorrys Raweyai.

Selain Hasan, dalam pertemuan yang berlangsung 4 jam itu, tampak pimpinan Komite II lainnya, Abdullah Puteh dan Bustami Zainuddin. Hadir juga Senator DKI Jakarta Prof. Jimly Asshiddiqie dan Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

“Kami melihat ada dua persoalan fundamental dalam proses pengesahan UU tersebut. Pertama secara formil, ada tahapan yang salah yang dilakukan DPR RI berkaitan dengan peran dan fungsi DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU MD3. Kedua, secara materiil, kami sudah memberikan pikiran dan masukan yang oleh DPR sama sekali tidak diakomodasi dalam substansi UU tersebut,” urai Hasan.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan segera bersurat kepada pimpinan agar menerbitkan nota keberatan dan protes resmi dari DPD RI. “Bila perlu materi dan pandangan serta masukan dari DPD terhadap substansi UU tersebut, yang tidak diakomodasi oleh DPR, akan kami berikan kepada para pihak yang mengajukan gugatan atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi,” tandas Senator dari dapil Kalimantan Utara.

Senada dengan Hasan, senator Sumatera Barat, Alirman Sori juga menyoroti proses pengesahan Perppu No.1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No.2 tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. “Itu prosesnya hampir sama. Maka tidak salah, akan banyak yang menggugat ke Mahmakah Konstitusi,” ujar Alirman.

Ia berharap apa yang dilakukan Komite II dengan meminta pimpinan melayangkan nota keberatan atau surat protes tersebut bisa menjadi pelajaran penting bagi semua lembaga negara, khususnya DPR dan Presiden, agar memperhatikan dan melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang dalam proses bernegara, terutama berkaitan dengan proses legislasi.

“DPD ini wakil daerah. Dan Undang-Undang Minerba itu berdampak langsung kepada masyarakat di daerah. Masukan dan suara kami wajib untuk diperhatikan dan diakomodasi. Karena itu saya bisa memahami apa yang teman-teman Komite II lakukan. Dan ke depan hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi,” tandasnya.(*)

Recent Articles

Semua Destinasi Dijaga Petugas, Lebaran Ketupat Tak Seperti Biasanya

GerbangIndonesia, Lobar - Perayaan Lebaran Topat tahun ini terasa berbeda dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia....

Bayi Enam Hari Positif Covid-19

GerbangIndonesia, Mataram - Seorang bayi enam hari asal Desa Merembu Kecamatan Labuapi Lombok Barat positif Covid-19. Pasien nomor...

Gubernur: Pembangunan KEK Mandalika Jalan Terus

GerbangIndonesia, Mataram - Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah memastikan bahwa setelah pandemi Covid-19 ini, NTB akan tetap ramah...

Diundang TV Lokal, Danrem Bahas Hari Lahir Pancasila

GerbangIndonesia, Mataram - Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi Covid-19, tidak menghilangkan makna dasar, falsafah dan...

Indonesia Siap Produksi Vaksin Covid-19

GerbangIndonesia, Jakarta - Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, mengatakan Indonesia siap untuk ikut memproduksi...

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox