Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara melalui Dinas Kesehatan (Dikes) bekerjasama dengan pihak Kecamatan Tanjung dan seluruh Desa melakukan deklarasi tiga pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kegiatan yang berlangsung di Puskesmas Tanjung pada Rabu (6/7) itu, dihadiri oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu secara langsung dan sejumlah Kepala Desa se-Kecamatan Tanjung. Deklarasi ini diharapkan menjadi pemicu untuk menerapkan pola hidup bersih di masyarakat.
Baca Juga: 5 Terobosan Tjahjo Kumolo Selama Menjabat Menpan RB, Salah Satunya Bela Hak Honorer
Bupati H Djohan Sjamsu ditemui usai melakukan deklarasi mengungkapkan, dengan deklarasi ini menunjukkan bahwa kesungguhan daerah untuk menangani masalah STBM. Sejak awal berdirinya daerah, pemda idealnya sudah melakukan program ini kendati lantaran masih ada ditemukan perbedaan kondisi masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya maka hal itu belum bisa efektif. Namun kalai ini, khusus di Kecamatan Tanjung ditegaskan bahwa semua masyarakat sudah 100 persen menggunakan jamban.
“Saya kira tekad kita untuk melaksanakan ini seluruh masyarakat kita akan bisa melaksanakan, kita berusaha bagaimana daerah ini betul-betul mampu. Karena pengalaman kita tidak ada WC maka masyarakat buang air di segala tempat. Program pasti akan kita dukung ada beberapa melalui pimpinan OPD,” ungkapnya.
“Jika semua masyarakat kita sudah STBM maka kebersihan akan meningkat dan kecerdasan juga, karena segala sesuatu dilakukan bersih. Ini uarus kita wujudkan, terlebih angka stunting kita cukup tinggi di NTB ini salah satu penyebab pokoknya yaitu nikah muda,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Utara dr. Abdul Kadir menjelaskan, STBM ini sebenarnya memiliki 5 indikator, namun kita di KLU baru bisa memenuhi 3 indikator saja . Ke 4 dan ke 5 ini sedang diupayakan oleh daerah baik bersinergi dengan instansi terkait, hingga seluruh desa yang terlibat. STBM ini salah satu upaya masyarakat untuk menerapkan hidup bersih dan sehat.
“Kalau sudah sehat pasti akan di barengi dengan ekonomi yang produktif. Sarana penunjangnya bis diterapkan dengan buang air besar (BAB) di jamban. Namun yang belum memiliki jamban pemerintah pun swasta memberikan bantuan stimulan berupa pasir, semen untuk membaut jamban. Namun rata-rata sudah 100 persen masyarakat sudah memiliki jamban, kita sudah memiliki data by name by adress dan kita bukan hanya sekedar deklarasi,” jelasnya.
Secara terpisah, Kepala Desa Tegal Maja Boby Rahman mengatakan, dengan adanya deklarasi ini merupakan semangat bagi pihaknya di desa. Betapa tidak, selama ini dalam memerangi BAB disembarant tempat desa kerap menggunakan anggaran desa sendiri untuk membangunkan jamban bagi warga. Sebagaimana yang dilakukan Desa Tegal Maja, pada tahun ini pihaknya membangunkan untuk 13 sampai 18 Kepala Keluarga (KK). Hal tersebut dirasa cukup minim jika dibanding dengan jumlah total warga di desa yang ia pimpin.
“Tapi apa boleh buat karena anggaran kita tahun ini masih bisa dibilang belum normal. Tapi warga saya 100 persen sudah memiliki jamban dan saya terus sosialisasi ke dusun-dusun untuk mengkampanye kan ini,” ujarnya.
Penekanan kepada masyarakat seyogyanya dibarengi dengan intervensi anggaran. Sebab tidak bisa hanya mengandalkan anggaran di desa saja. Maka dengan adanya deklarasi tersebut merupakan angin segar yang mana baik pemerintah melalui OPD terkait pasti menggelontorkan anggaran guna membangunkan warga jamban. Hal ini disebut Boby merupakan bentuk nyata daripada komitmen dari deklarasi yang digelar.
Baca Juga:Jokowi Tunjuk Mendagri Tito Karnavian Menjadi MenPAN RB Ad Interim
“Jadi kita tidak bisa memaksakan jika tidak dilakukan intervensi. Maka harus dibarengi dengan anggaran tidak bisa serta merta kita buat komitmen dan statemen namun tidak ada anggaran. Tentu dinas ke depan harus memberikan kepada kami,” pungkasnya. (iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
