Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memulai tahapan konsultasi publik yang pertama. Bertempat di Aula Kantor Bupati setidaknya 130 Kepala Keluarga (KK) yang lahannya masuk dalam rencana pembebasan diundang kaitan dalam proses pembebasan. Konsultasi pembebasan lahan ini sendiri dalam rangka pelebaran ruas jalan Tanjung yang rencananya akan dilakukan pada tahun depan.
Baca Juga: Kisah Perjuangan Mendatangkan MotoGP Kembali ke Indonesia, Setelah Absen 25 Tahun
Kepala Dinas PUPR KLU, Kahar Rizal mengungkapkan, konsultasi publik akan dilakukan sebanyak tiga kali. Mengingat pada kegiatan ini dari sasaran 130 KK namun yang bisa hadir hanya 109 KK, tentu warga yang tidak hadir akan kembali diundang pada konsultasi publik berikutnya. Dalam hasil pertemuan pertama ini, mayoritas masyarakat meminta supaya pemerintah daerah memberikan kepastian menyangkut pembebasan pun pembangunan jalan yang rencana menerapkan konsep dua jalur.
“Kita sampaikan tadi, kami ini sedang berproses dan yang jelas ada targetnya dan ini tahun 2023 sudah harus selesai,” ungkapnya usai kegiatan, Kamis (18/8).
Dijelaskan, secara keseluruhan proyek pelebaran jalan nasional tersebut diproyeksi panjangnya mencapai 41,7 kilometer dari Jembatan Sokong hingga di perbatasan Lombok Timur. Dalam prosesnya akan ada 17 segmen dan yang di Tanjung ini masuk dalam segmen pertama. Pemda Lombok Utara menanggung pembebasan lahan terhadap segmen pertama sepanjang 1,8 kilometer dari Jembatan Sokong menuju pembelokan yang ada di Dusun Tanak Song Desa Jenggala Kecamatan Tanjung, sisanya nanti itu menjadi urusan Pemerintah Pusat.
“Mungkin akan dimulai dari lahan yang sudah siap karena ada yang memang secara eksisting sudah tersedia lahannya dan keinginan masyarakat mereka tidak mau tanahnya digunakan sebelum di bayar,” jelasnya.
Pemda tengah berupaya menyelesaikan lebih dulu sembari proses fisik berjalan yang idealnya proses pembebasan lahan ditargetkan selesai pada Bulan April 2023 mendatang. Untuk anggaran secara keseluruhan pada segmen pertama ini dibutuhkan sekitar Rp 24 miliar, kendati dalam APBD Perubahan 2022 ini pemerintah telah menyiapkan sekitar Rp 7 miliar dulu itu termasuk dalam anggaran operasional. Dengan begitu, masyarakat yang mau tanahnya dibayar lebih dulu akan diberikan ruang sementara yang belum bisa terbayar maka akan disusul dalam APBD Murni tahun 2023.
“Nanti kita kembalikan kepada masyarakat, karena masyarakat mau ya cash maka jika ada yang mau diselesaikan dulu ya silakan. Nanti sisanya di APBD murni 2023 untuk urusan harga sendiri nanti tim appraisal yang akan bekerja,” katanya.
“Karena dari kemampuan daerah di APBDP 2022 kita sudah diberi gambaran Rp 7 miliar itu termasuk dengan biaya operasional nanti kita akan menghitung lagi,” imbuhnya.
Dari 24 meter luas jalan yang ada, rinciannya yaitu masing-masing 7 meter jalan utama yang ditengah, media 2 meter, untuk ruas bahu kiri dan kanan masing-masing 2 meter, dan sisi setelah bahu seluas 2 meter pun untuk penataannya. Disepanjang jalan akan ada 127 bidang di jalur 1,8 kilometer kalau diluar itu urusan balai untuk pelaksanaan. Pada dasarnya, lanjut Kahar, masyarakat setuju dengan pembebasan yang semula 4,5 meter. Jika dilihat secara urgensi, soal infrastruktur guna menata wajah ibu kota ini sangat penting sekali. Betapa tidak, sejak berdirinya Lombok Utara Kota Tanjung kerap disebut monoton dan tidak nampak pembangunan. Dengan adanya pelebaran jalan dengan konsep dua jalur tersebut nantinya akses menuju ke berbagai tempat akan jauh lebih baik.
Baca Juga: Kisah Perjuangan Mendatangkan MotoGP Kembali ke Indonesia, Setelah Absen 25 Tahun
“Setelah ini selesai nanti sisanya itu menjadi urusan pemerintah pusat,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
