Gerbangindonesia, Lombok Utara – Anggaran logistik untuk kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara saat ini kosong. Kekosongan ini lantaran kehabisan stok dan belum dianggarkan kembali. Hal itu diungkapkan I Nyoman Juliade selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Lombok Utara, Senin (29/8).
Baca Juga: Kisah Perjuangan Mendatangkan MotoGP Kembali ke Indonesia, Setelah Absen 25 Tahun
Menurutnya, pihaknya tengah berupaya untuk mengajukan anggaran di APBD Perubahan 2022 ini.
“Saat ini untuk kebutuhan logistik sudah tidak ada, dan kita harap mudahan ada di perubahan ini,” ungkapnya.
Pihaknya mengakui idealnya logistik untuk kebencanaan tidak boleh kosong, sebab ketika ada bencana sewaktu-waktu menimpa daerah maka dinas sudah bisa bersiap untuk membantu masyarakat yang terdampak. Kendati demikian saat ini gudang logistik yang kosong ini akibat habisnya stok menyebabkan kekhawatiran pihaknya. Terlebih kebutuhan mendasar setidaknya selimut, mie instan, serta air manakala kekeringan wajibnya harus ada.
“Paling tidak kita diberikan untuk kebutuhan selimut beli mie dan air ketika terjadi bencana kita sudah punya kesiapsiagaan pemerintah daerah supaya nanti tidak ada yang saling menyalahkan,” katanya.
“Sementara kami di sini tidak ada anggaran dari provinsi pun kita sudah minta tapi di sana juga habis yang ada di gudang kita sekarang ini hanya masker,” imbunya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi menjelaskan, logistik bagaimanapun harus tetap dianggarkan. Tidak ada istilah usulan tersebut harus dicoret atau ditolah anggarannya. Apalagi untuk mengantisipasi terjadinya bencana atau musibah maka BPBD idealnya harus mempersiapkan logistik entah bagaimanapun caranya. Jangan sampai menunggu bencana dulu namun bantuan kepada masyarakat belum ada. Pihaknya menyayangkan hal ini.
“Jangan tunggu bencana dulu terus kita bilang anggaran kita tidak ada atau logistik kita kosong, pada saat itu keadaan kita darurat. Mudahan sih kita tidak ada bencana, tapi tatkala ada bencana logistik kita itu harus ada jangan sampai masyarakat teriak kita tidak ada anggaran ini bahaya,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menganalogikan logistik kebencanaan bak seperti mobil tangki pada Dinas Pemadam Kebakaran. Mobil tangki itu walaupun tidak ada bencana kebakaran namun harus tetap standby dan terus terisi oleh air. Sehingga ketika ada bencana mobil sudah bisa digunakan. Demikian pula dengan logistik kebencanaan masyarakat pada saat darurat pasti membutuhkan bantuan makanan dan juga tenda serta selimut.
“Ini kita sayangkan harusnya BPBD sebelum itu habis harus cari solusi anggaran mana yang harus di siapkan, entah dengan cara apa yang penting bagaimana untuk antisipasi,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) khususnya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) supaya ketika ada usulan menyangkut kebutuhan logistik, tidak usah didebat alih-alih dievaluasi. Pihaknya di DPRD, lanjut Artadi, siap mengawal sepanjang hal itu untuk kepentingan masyarakat pada saat ada bencana.
Baca Juga: Kisah Perjuangan Mendatangkan MotoGP Kembali ke Indonesia, Setelah Absen 25 Tahun
“Kita harap Bappeda manakala BPBD ajukan anggaran Bappeda juga harus bisa lihat jangan sampai itu dijadikan evaluasi harus prioritas harus ada. Sekarang seandainya ada musibah masa alasan ndak ada,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
