GerbangIndonesia, Lotim – Aliansi Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (UGR) Lombok Timur kembali menggedor kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, Senin (12/9/2022). Aksi mereka kembali menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca Juga:Geser Tiang Listrik Dikenai Rp 74 Juta Lebih, PLN UID Bali Angkat Bicara
Kordum Aksi, Jundi Arzaki menyampaikan, sejak dinaikkannya harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat (3/9) lalu sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sehingga kenaikan BBM ini dinilai menyusahkan rakyat dan menyengsarakan rakyat. Sebab sebagian besar masyarakat kelas ekonominya menengah kebawah.
“Kami menolak keras kenaikan harga BBM, karena ini sangat menyusahkan rakyat ini kebijakan yang tidak pro rakyat,” ungkapnya, Senin (12/9).
Ia menyebutkan menilai DPRD tidak bisa menjalankan tugas dan pungsinya sebagai perwakilan rakyat dengan baik, justru dianggap menghianati rakyat dengan kenaikan harga BBM.
Selain itu, kenaikan harga BBM ini juga berdampak terhadap semua sektor dan berimbas terhadap harga bahan pokok yang ikut naik.
“Beras naik, minyak goreng naik, telur naik. BBM naik, semuanya naik! Ini sangat menyengsarakan rakyat,” sesalnya.
Selain berdampak pada perekonomian dan kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya, kenaikan BBM ini juga akan berdampak terhadap jumlah kriminalitas yang ada di Lotim, sebab alsan para pelaku untuk melakukan kronal adalah terhimpit oleh ekonomi.
“Jadi jangan salahkan jika angka kriminalitas akan semakin baik, karena para pelaku kriminal beralasan karena terhimpit oleh ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan BBM dan sejumlah bahan pokok lainnya,” sebutnya.
Sementara itu, terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM, ia menilai bantuan tersebut merupaka cara pemerintah untuk meninabobokan masyarakat saja untuk menenangkan masyarakat saat ini.
Jumlah bantuan yang didapatkan oleh masyarakat juga dinilai sangat sedikit yakni Rp 150 ribu perbulannya, sehingga jumlah tersebut bel bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Bantuan ini hanya 4 bulan saja dengan jumlah Rp 150 perbulan. Jika kita itung maka perharinya hanya Rp 5 ribu saja, maka itu sangat jauh dari kata cukup untuk menuhi kebutuhan masyarakat, dan juga bantuan ini bayak yang tidak tepat sasaran. Bantuan ini hanya sementara sedangkan kesengsaraan masyarakat akibat kenaikan BBM ini selmanya,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPRD Lotim Waes Al-Qarni yang menemui massa aksi menyampaikan bahwa sejak dilakukannya aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini, semua tuntutan massa aksi sudah diteruskan kepemerintah pusat.
“Jadi jangan anggap kerjaan dewan itu hanya tidur-tidur saja,” pintanya.
Kata dia, tidak hanya dari kalangan masyarakat bawah dan pelajar maupun mahasiswa yang merasakan dampak dari kenaikan BBM ini, namun juga semua rakyat termasuk pejabat juga merasakannya.
Tidak puas dengan jawaban yang diberikan Ketua Komisi II DPRD Lotim, massa aksi semakin memanas dan ngotot untuk dipertemukan dengan Ketua DPRD Lotim. Namun saat itu ketua DPRD sedang melakukan rapat, sehingga tidak bisa menemui massa aksi. Namun masa aksi yang tidak percaya semakin ngotot untuk masuk dan dipertemukan dengan ketua sehingga aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat tidak bisa dielakkan.
Beruntung aksi saling dorong tersebut tidak berlangsung lama dan bisa diredam setelah Ketua DPRD Lotim Murnan keluar menemui mereka.
Dalam Kesempatan tersebut Murnan tidak bayak berbicara dan hanya mengiyakan semua tuntutan massa aksi dan siap meneruskan aspirasi dan tuntutan massa aksi ke pemerintah pusat untuk menurunkan dan menstabilkan harga BBM maupun bahan pokok lainnya.
“Kita akan teruskan semua tuntutan adek-adek ke pemerintah pusat. Kita juga sudah teruskan semua tuntutan yang sudah-sudah itu, mari sini mana surat tuntutannya saya tandatangani,” ucap Murnan.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
Setelah mendapatkan tandatangan komitmen dari Dewan untuk menyampaikan aspirasi tersebut masa aksi langsung membubarkan diri. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
