Gerbangindonesia, Lombok Utara – Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU) menggelar rapat kerja tahun 2023 yang digelar di Kecamatan Tanjung, Jumat (30/12). Kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan itu setidak diikuti oleh 11 wartawan dari berbagai media serta sejumlah perwakilan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok Utara.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Diungkapkam Ketua FWLU Datu Danu Winata, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan untuk membedah berbagai isue strategis tahun mendatang, pun menandai berbagai catatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah selama ini. Bertajuk tema “Kaleidoskop dan Refleksi Akhir Tahun Kerja Jurnalistik Dayan Gunung” terdapat sejumlah catatan salah satunya realisasi Visi-Misi kepala daerah pada saat kampanye.
“Kabupaten Lombok Utara saat ini sedang tidak baik-baik saja meski pemda dayan gunung itu mendapat banyak penghargaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kondisi tidak baik-baik saja dimaksud Danu itu, merujuk pada pemerintahan rezim Djohan-Danny hari ini, kepada media terbukti dengan ketiadaan ruang bagi profesi pilar demokrasi itu memberi warna dalam pelaksanaan pemerintahan. Bahkan intensitas bupati bertemu dengan awak media menjadi indikator rendahnya perhatian pemda terhadap keberadaan media. Demikian dengan keterbukaan informasi publik yang di rasa minim jika dibanding rezim sebelumnya.
“Hanya ada 4 OPD yang awalnya menganggarkan kerjasama dengan media meski angkanya tidak banyak. Tapi tega-teganya Bappeda malah mencoret anggaran yang sedikit itu dengan alasan refocussing,” katanya.
Senada dengan Danu, Wartawan Senior lainnya Johari menyampaikan beberapa contoh bobroknya daerah semisal pembangunan gedung kantor Bupati yang hampir tidak pernah tersentuh pemberitaan media. Padahal menurutnya, pembangunan gedung megah senilai Rp 40 milyar itu sangat berperan dalam rangka meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara.
“Itu pembangunan kantor Bupati yang katanya non hutang apakah tidak berperan dalam rangka peningkatan angka kemiskinan di Lombok Utara? Akibat pembangunan itu, anggaran yang seharusnya diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat KLU dialihkan untuk membangun gedung,” sembur Wartawan Suara NTB ini.
Selain mengkritisi anggaran pembangunan gedung, Johari juga mengkritisi beberapa penghargaan yang diterima Pemda Lombok Utara yang dinilainya bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya.
“Sebut saja penghargaan Meritokrasi dari KASN yang diterima Sekda itu. Bagaimana ceritanya mendapat penghargaan yang terbaik sedangkan dilapangan yang terjadi adalah banyaknya guru yang tiba-tiba menjadi pejabat, rangkap jabatan di BUMD, pemaksaan kenaikan jabatan dan masih banyak persoalan lain terkait abdi negara di KLU ini yang kemudian bertolak belakang dengan gelar terbaik itu,” jelasnya.
Kegiatan yang dilangsungkan selama 2 hari ini masih terus berjalan dengan membedah berbagai catatan maupun capaian instansi. Forum menggaris bawahi setidaknya Dishub, Bappeda, Diskoperindag, serta Dinas PUPR menyisakan kinerja yang kurang di mata wartawan.
Meski mengkritisi banyak kebijakan Pemda KLU, Forum Wartawan Lombok Utara juga sepakat bahwa masih ada program-program pro-rakyat yang harus didukung oleh semua pihak.
“Program subsidi bunga bank juga patut kita apresiasi. Tahun ini ada penambahan anggaran dari 700 juta menjadi 2 miliar,” ucap Taufikulrahman Wartawan Pos Bali.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Program subsidi bunga bank yang diperuntukan bagi pelaku UMKM, Petani dan Nelayan itu dinilai sukses meski masih ada temuan banyaknya pelaku UMKM yang belum tersentuh bantuan itu,” imbuh pria yang akrab disapa Piko ini.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
