Gerbangindonesia, Lotim – Acara Kirab Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diselenggarakan di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur diwarnai aksi demonstrasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Lombok Timur, Rabu (14/06/2023). Aksi ini dikarenakan Ketua KPU dan Bawaslu disinyalir tidak bekerja profesional.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
Koordinator Umum (Kordum) massa aksi, Zul Huda menyampaikan dalam proses pendataan pemilih tidak dilakukan secara transparan sehingga mengakibatkan banyak data pemilih yang tidak sinkron, baik data di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU.
“Proses pendataan tidak dilakukan secara transparan, banyak data pemilih yang hilang dan banyak pemilih yang juga dimasukkan dalam daftar pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) padahal orang itu ada,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, di Kecamatan Suralaga dan Kecamatan Masbagik, banyak data pemilih yang hilang dengan jumlah hingga ratusan pemilih. Sehingga massa aksi menilai KPU dan Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.
Selain itu, pada pleno pertama ketua Bawaslu Lombok Timur sempat walkout dari rapat karena banyaknya kesalahan data pemilih. Akan tetapi masalah tersebut sampai saat ini tidak kunjung selesai.
“Jika memang sudah diselesaikan, kapan itu diselsaikan karena tidak ada kabar lagi terkait walkout-nya Ketua Bawaslu,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyebut bahwa pihak KPU Lombok Timur saat ini tidak pernah melakukan sosial terkait tahap pemilihan umum sampai saat ini. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu terkait proses Pemilu.
Untuk itu massa aksi menuntut agar KPU Lombok Timur melakukan pencoklitan ulang data pemilih, melakukan pleno ulang dan meminta Ketua KPU Lombok Timur bertanggung jawab atas anggaran pencoklitan yang telah digelontorkan.
“Kami juga meminta Ketua KPU dan Bawaslu Lombok Timur agar mundur dari jabatannya karena tidak becus melakukan pengawasan, baik data pemilih dan pengawasan pendaftaran partai politik,” pintanya.
Aksi tersebut sempat memanas saat massa aksi memaksa masuk ke Kantor KPU Lombok Timur yang saat itu tengah berlangsung acara Kirab Pemilu 2024. Aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat Kepolisian dan Satpol-PP pun tidak terelakkan.
Sebagai bentuk kekecewaan, massa aksi juga membakar ban bekas dan keranda mayat di depan Gedung KPU Lombok Timur. Aksi tersebut sempat menjadi tontonan para tamu undangan yang hadir pada acara Kirab tersebut.
Sementara itu, Ketua KPU Lombok Timur, H Junaidi saat ditemui seusai acara menyampaikan bahwa proses pemuktahiran data pemilih telah dilakukan sejak tanggal 2 Februari sampai 12 Maret di 408 TPS yang tersebar di semua kecamatan di semua desa/kelurahan di Lombok Timur. Sehingga semua data pemilih yang telah tercoklit itu telah terlaporkan sampai ke KPU pusat.
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban data DPHP ini telah dilakukan mulai tingkat desa sampai tingkat kecamatan dan kami juga telah melakukan rekapitulasi dan penetapan DPS. Jadi angka-angka yang telah dilaporkan itu sudah melewati rekapitulasi, pencermatan-pencermatan,” ungkapnya.
Sementara itu terkait adanya data tidak sinkron antara PPK dan ke KPU hal itu karena banyak pemilih yang masuk dalam kode pemilih tidak memenuhi syarat, seperti pemilih meninggal, pemilih berstatus TNI, Polri, ASN dan pemilih ganda.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
Selain itu adanya data yang hilang tersebut juga dikarenakan banyak pemilih yang masuk dalam kategori pemilih tidak memenuhi syarat. Selama proses pencoklitan juga sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
