GerbangIndonesia, Mataram – Jelang momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komunitas Kabar Baik (KKB) dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nusa Tenggara Barat menggelar Jumpa Bareng Wartawan di Lesehan 7 Sambal Sayang-sayang Mataram, Rabu (18/10/2023).
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
Diskusi kali ini mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Pers Saat Pemilu 2024”.
“Memasuki tahun politik ke depan, jurnalis menjadi salah satu elemen yang sangat penting sekaligus menjadi garda terdepan dalam transformasi informasi tentang kepemiluan,” kata Koordinator KKB NTB, Satria Zulfikar.
Kontributor Viva.co.id ini menjelaskan bahwa jurnalis, menjadi salah satu elemen yang paling rentan menghadapi risiko-risiko dalam menjalankan tugas prosesinya.
“Selain ada peluang bagi industri media massa, di sana juga ada berupa ancaman, intimidasi, tindakan diskriminatif, serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Dan ini perlu disikapi bersama sebagai langkah mitigasi awal dalam menghadapinya,” ujar Satria.
Koordinator KKJ NTB, Haris Al Kindi, menyampaikan tahun 2022, Indeks Kebebasan Pers (IKP) di NTB berada pada posisi yang sangat tinggi yakni di posisi 12 secara nasional. Dimana sebelumnya anjlok di posisi 28.
“Diskominfotik memberikan framing ini adalah dampak dari mudahnya mendapatkan akses informasi di Pemprov NTB,” ungkap Pimred NTBSatu.com ini.
Meski IKP tahun 2022 sangat tinggi, menurutnya masih dijumpai juga beberapa kasus terkait kebebasan Pers.
“AJI merilis ada 53 kasus kekerasan jurnalis se-Indonesia. Dan di NTB sendiri ada 5 kasus terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis. NTB masuk zona kuning terhadap kebebasan Pers,” bebernya.
Menghadapi tahun politik, menurutnya, kerentanan jurnalis dalam bekerja melakukan peliputan sangat rawan.
“Bahkan sebelum memasuki tahapan pemilu saja, kita sudah mendapatkan ancaman dan intimidasi. Nah KKJ, AJI, dan PWI mungkin belum mencatat banyak kejadian di daerah seperti di Loteng, Lotim atau di Pulau Sumbawa. Mungkin juga belum banyak yang dilaporkan,” ungkapnya.
Seperti di Kabupaten Dompu, kata Haris, salah satu kasus dugaan kekerasan terhadap jurnalis, tahapannya sedang dipantau.
“Kalau itu sudah masuk laporannya di Kepolisian. Pelakunya adalah salah satu oknum Caleg dari salah satu Parpol. Dan kami menyebut ini adalah salah satu kerawanan dalam Pemilu,” ungkapnya.
Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh para jurnalis adalah melakukan langkah mitigasi pada saat memasuki tahapan Pemilu salah satunya pada saat tahapan kampanye.
“Langkah mitigasi itu sangat penting untuk menghindari framing terhadap jurnalis saat melakukan peliputan. Bahwa tugas jurnalis itu dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,” terangnya.
Mitigasi kedua, kata Haris, saat melakukan peliputan peristiwa politik yang membutuhkan konfirmasi maka wajib untuk melakukan konfirmasi.
“Baik melalui WhatsApp, telepon atau bertemu langsung. Itu harus kita lakukan sebagai langkah mitigasi,” cetusnya.
Jurnalis juga menurutnya harus berusaha semaksimal mumgkin untuk menghindari menulis pemberitaan yang bersifat hoaks tentang Caleg dan atau parpol-parpol tertentu.
Selain itu, menurutnya, sangat penting bagi jurnalis ketika melakukan tugas peliputan konflik untuk berada di posisi yang aman seperti di belakang APH.
“Itu adalah jarak yang paling aman dalam melakukan tugas peliputan. Tapi kadangkala seringkali kesalahpahaman juga terjadi di lapangan,” ulasnya.
Sementara peluang yang dibisa diraih jurnalis pada momentum politik, menurutnya, sebagai salah satu ruang bagi jurnalis untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Sepeti bagaimana berpolitik yang santun dan bagaimana membuat perimbangan dalam pemberitaan politik yang bersifat kontroversial. Dan menjadi ruang fiskal baru bagi media massa,” pungkasnya. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
