Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Lombok Utara tinggal menghitung bulan saja. Tensi politik rupanya tengah kencang menggeliat di gumi Tioq Tata Tunaq. Maka dari itu, dengan berbagai dinamika yang terjadi, Made Kariyase selaku anggota DPRD Lombok Utara mengimbau supaya pemilu nantinya bisa berjalan aman dan damai. Hal ini ia ungkapkan Kamis, (12/09/2024).
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar meskipun itu adalah hak demokrasi masing-masing personal. Maka idealnya, jangan sampai merasa terpaksa dan dipaksakan. Kariyase menilai, usai pemilukada banyak ASN mayoritas pejabat eselon II yang turun, demikian pula banyak ASN yang mendapat promosi. Hal ini dirasa kurang baik lantaran kental kaitannya dengan balas jasa di Pemilukada.
“Kita tidak ingin setiap 5 tahun begitu selesai pilkada banyak pejabat ada yang turun dan naik, yang nonjob dan ada anak kontrak yang gantung sepatu semua karena pilkada. Kita mau semua ASN, tenaga kontrak dan para guru dan PTT ini aman dan nyaman bekerja,” ujarnya.
Dijelaskan, isu yang muncul dibawah demikian dengan informasi yang ia dapat sudah mulai banyak ASN dan tenaga kontrak yang ditekan untuk memilih salah satu pasangan calon. Ia melihat hal itu tidak benar, sebab ASN ini adalah pelayan masyarakat mereka ini ditugaskan untuk melayani masyarakat bukan penguasa. Jadi jika ada salah satu ASN ditekan penguasa untuk mengarahkan pilihan politik, itu cara yang tidak baik.
“Jangan menggunakan ASN ini sebagai alat politik seharusnya mereka diberikan ruang seluas luasnya untuk melayani masyarakat. Kalau mereka dibiarkan berpolitik kita tidak tahu pemerintah KLU ini kedepan akan seperti apa,” jelasnya.
“Kita tahu selama pilkada ini ASN kerap dijadikan alat politik, kemudian sama dengan tenaga kontrak saya dengar isunya sudah mulai di tekan, seharusnya tidak seperti. Tenaga kontrak ini harusnya diarahkan supaya mereka menjadi tenaga yang sesuai dengan aturannya,” imbuhnya.
Politisi PDIP itu mengatakan, daerah yang stabil idealnya tidak melakukan mutasi terlalu sering terlebih ketika momen politik tiba. Ia menginginkan agar ASN, tenaga kontrak dan para guru dan PTT ini aman dan nyaman bekerja. Belajar dari pengalaman 10 dan 5 tahun kemarin, lanjutnya, ada kepala dinas nonjob, pejabat pejabat yang lain nonjob, anak kontrak di PHK padahal mereka sudah ada yang hingga 15 tahun mengabdi tetapi karena ikut jadi tim sukses atau pendukung salah satu calon, akhirnya kontraknya di putus.
“Alhasil begitu ada info P3K mereka semua pada mengadu minta supaya bisa masuk kontrak lagi kan kasihan mereka. Oleh karena itu kita minta semua untuk jangan ikutan politik praktis,” imbaunya.
Pola politik balas dendam antar calon, harus dihilangkan sebab hal ini yang nantinya memunculkan korban korban baru sehingga ASN dan Kontrak menjadi tersandera. Jika pola tersebut terus dilakukan maka pihaknya menilai akan hanya fokus untuk saling menjatuhkan satu sama lain dan bukannya bekerja demi membangun daerah yang golnya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita mau hilangkan politik balas dendam ini kalau terus-terusan begini kapan kita fokus untuk membangun KLU. Kita hanya sibuk saling jatuhkan karena politik orang orang yang kita anggap potensial dan mampu di pemerintah, tidak kita manfaatkan karena faktor balas dendam tadi,” ucapnya.
Untuk pihak penyelenggara, khususnya Bawaslu harus terus mengawasi secara ketat. Ketika ada laporan dugaan ada permainan maka fungsi pengawasan itu harus dijalankan. Dipanggil yang bersangkutan serta klarifikasi apapkah benar oknum ASN ditekan dan diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Kalau ada indikasi pelanggaran dipanggil diklarifikasi diberikan peringatan fungsi dari pengawasan Bawaslu ini sudah jelas,” pungkasnya. (iko)
Editor: Lalu Habib Fadli







