
Gerbangindonesia, Lombok Utara – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Lombok Utara memberikan warning kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara nomor urut 2 Danny-Zaki. Pasalnya, Danny-Zaki akan menghadirkan Group Band Amtenar dalam kampanye yang dijadwalkan pada 23 November mendatang. Kendati diduga dalam personel band tersebut terdapat dua orang yang juga berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Menilai hal ini, Ketua Bawaslu Lombok Utara Deni Hartawan menyampaikan, pihaknya tidak dalam rangka melarang Paslon tertentu. Tetapi pihaknya mengimbau semua Paslon sebelum melakukan kampanye akbar untuk tidak melibatkan ASN dan pihak yang masuk dalam aturan-aturan yang dilarang. Terlebih dalam SE terbaru Kemendagri disebutkan jelas tidak boleh melibatkan ASN baik bersifat pasif dalam kampanye Paslon dalam bentuk apapun.
“Itu adalah pencegahan yang disalahartikan. Kita sudah lakukan imbauan secara personal awalnya (kepada tim Paslon 02). Kami ingatkan ada potensi di situ, karena ini informasi yang diberikan kepada masyarakat terhadap personel,” ujar Deni Hartawan, dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu KLU, Rabu (20/11/2024).
Menurutnya, ia tidak lantas membatasi apalagi melarang sebagaimana tuduhan banyak pihak terhadap lembaga yang ia pimpin. Hanya saja, potensi pelanggaran itu ada jika band yang di dalam diduga berisi ASN ikut hadir apalagi mengampanyekan Paslon Danny-Zaki. Maka dari itu, pihaknya berharap supaya hal ini bisa dipertimbangkan kembali dan persoalan itu diindahkan atau tidak hal ini kembali kepada Paslon.
“Kami ingatkan bukan melarang itu mindset yang harus diubah, apakah imbauan kita mau didengar itu kembali lagi ke Paslon. Setiap pelanggaran pada indikasi pelanggaran tetap kami cegah dan lakukan penelusuran. Kami mengajak seluruh Paslon untuk memahami bahwa aturan ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi mereka dari potensi pelanggaran hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi menjelaskan, apa yang sudah tersiar merupakan bentuk pencegahan. Demikian datangnya Grup Band Amtenar jika ditelisik lebih jauh merujuk pada Pasal 189, karena di pasal itu sangat jelas melarang calon gubernur, bupati, walikota, pihak TNI/Polri, perangkat desa terlibat sebagainana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1.
“Itu masuk dalam pelanggaran pidana dengan penjara maksimal 1 tahun dan minimal 6 bulan. Atau denda Rp 600 ribu minimal dan Rp 6 juta maksimal. Kami tidak pada soal mengingatkan pada potensi pidana saja, karena unsure pasal ini menyebutkan pidana,” jelasnya.
“Bahwa Bawaslu justru mengingatkan kembali jika unsur formil dan materil lengkap maka ada potensi lebih besar ada pelanggaran administratif, ada potensi diskualifikasi. Maka itu Bawaslu secara dini melakukan mitigasi tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah LO (Liaison Officer) Paslon Danny-Zaki, Raden Tazani Prassitya memastikan kehadiran grup band musik tersebut akan hadir mengibur masyarakat Lombok Utara. Kendati warning Bawaslu melekat namun pihaknya sudah kedung melakukan perjanjian, sehingga apapun risikonya Paslon Danny-Zaki tetap akan melanjutkan untuk menghibur masyarakat Lombok Utara.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Iya kami pastikan Amtenar Band akan hadir memeriahkan Kampanye Akbar pasangan Danny-Zaki. Apapun yang terjadi kita tetap jalan dan risiko itu kita sudah ambil,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli






