Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pihak Koperasi Pasar Seni Mandiri melaporkan sejumlah warga beserta salah seorang anggotanya ke Polres Lombok Utara. Mereka dilaporkan terkait dugaan penggeregahan lahan pasar seni di Gili Trawangan yang notabene dikelola oleh koperasi. Hal ini diungkapkan Ketua Koperasi Pasar Seni Mandiri H. Muhidin, Kamis (09/01/2024) di Tanjung.
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Menurutnya, kejadian tersebut bermula ketika salah seorang anggota koperasi menghibahkan lahan yang ia kelola kepada pihak masjid setempat. Padahal dalam aturan anggota maupun pengurus koperasi tidak boleh serta merta menghibahkan, menyewakan, atau justru menjualbelikan lahan tanpa sepengetahuan seluruh pihak yang ada di koperasi dan Pemerintah Provinsi. Pasalnya, lahan tersebut merupakan aset koperasi yang secara aturan tidak boleh dipindahtangankan.
“Pada tanggal 2 kemarin yang bersangkutan (terlapor) mempagari area yang ia kelola mengatasnamakan dewan takmir masjid. Setelah itu baru kami disurati, ini kan lahan milik koperasi bukan perorangan jadi kami tidak tinggal diam. Kami sudah laporkan ke Pemprov bagian aset dan hukum, serta hari ini ke Polres KLU untuk tempuh jalur hukumnya,” ujar H. Muhidin.
Dijelaskan, persoalan ini muncul lantaran asessment yang dilakukan oleh Koperasi belum lama ini. Di mana dari 64 orang kepemilikan lahan pasar seni diketahui banyak yang sudah dipindahtangankan, untuk mengatur hal ini asessment dilakukan oleh penngurus baru tak terkecuali H. Muhidin yang diangkat sebagai ketua sejak 17 Juli tahun 2022. Hanya saja, sebagian pihak yang notabene menikmati hasil pengelolaan pasar seni sejak puluhan tahun agaknya tidak setuju dengan penertiban tersebut.
“Sebelumnya kami sudah melakukan pendekatan dengan cara cara yang baik, bahkan kami ganti pengelolaan lahan itu ada yang 250 juta ada yang 750 juta. Cuma kalau ini dipagari kami tidak tahu, saya tegaskan ini bukan lahan H. Muhidin atau masyarakat, ini lahan milih Koperasi yang berjumlah 64 orang itu,” jelasnya.
Disebutnya, koperasi sendiri diberikan hak pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan SK nomor 2056 tahun 1998. Sehingga demikian maka pihak koperasi berhak mengelola sepanjang ada anggota yang masuk dan melakukan usaha apapun dilahan tersebut. Kendati begitu, konflik ini justru semakin melebar ketika ada sejumlah oknum mengklaim atas nama A,B, dan C juga memiliki hak atas lahan tersebut. Tak tinggal diam maka koperasi secara tegas melaporkan ke Polres. Kendati demikian, pihaknya lanjut Muhidin, membuka ruang untuk mediasi.
“Untuk mediasi bisa bisa saja, tapi buka dulu itu pagar mereka yang pagari kok mau minta mediasi. Mediasi bisa tapi proses hukum jalan terus silakan. Hal ini juga sudah kami sampaikan ke polres,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala desa Gili Indah Wardana membenarkan konflik antara Koperasi Pasar Seni dengan pengurus dan dewan Takmir Masjid itu, namun sejauh ini belum ada laporan resmi yang masuk ke pemerintah desa.
“Ya saya dengar ada masalah dengan pengurus koperasi dengan para pengurus Takmir Masjid, tapi belum ada laporan atau mediasi ke pihak pemdes,” ungkapnya.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
Ia berharap persolan tersebut di selesaikan kedua pihak secara musyawarah dan menghindari saling lapor ke APH sehingga konflik itu tidak berkepanjangan yang dapat mengganggu aktivitas pariwisata di Gili Trawangan.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
