GerbangIndonesia, Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati menekankan agar setiap insan Pengayoman senantiasa menjalankan amanah sebaik-baiknya. Caranya dengan bekerja secara jujur, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
“Saya minta momitmen, kolaborasi dan dedikasi teman-teman yang baru saja dilantik, sehingga Kementerian Hukum NTB lebih baik lagi. Ada beban berat di pundak teman-teman, karena mulai hari ini ada tanggungjawab dari negara. Jadilah inisiator, punya ide-ide cemerlang. Teman-teman yang dilantik ini adalah kalian yang dianggap mampu, makanya jadilah seorang yang solutif,” pesan Kakanwil Kementerian Hukum NTB, saat melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 3 pejabat manajerial dan 4 pejabat non manajerial (fungsional) di lingkungan Kementerian Hukum NTB di Aula Kantor Wilayah, Senin (13/01/2025).
Ibu Mila sapaannya, juga berpesan agar pejabat yang baru dilantik agar jangan mengambil keputusan sendiri. Sebab dari jabatan saudara, memiliki atasan dan rekan kerja yang harus dilibatkan.
“Ayo sama-sama. Berbagi untuk mencari solusi bagi institusi kita.Ingatlah bahwa keberhasilan dalam menjalankan tugas tidak hanya dilihat dari capaian kinerja, tetapi juga dari bagaimanan kita menjaga integritas dan etika birokrasi dalam setiap langkah yang diambil,” katanya.
Lebih lanjut, Ibu Mila juga mengutarakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan momentum yang sangat bermakna. Tidak hanya bagi pejabat manajerial dan non manajerial yang dilantik, tetapi juga bagi Kementerian Hukum khususnya di Kantor Wilayah NTB.
“Pelantikan ini menandakan awal dari tanggungjawab baru yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan integritas,” tegasnya.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: SEK.2-95.KP.10.02 Tahun 2024, Nomor: SEK-5.KP.03.04 Tahun 2025 dan SK Nomor: SEK-8.KP.03.03 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari/dan Dalam Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum. (abi)
Editor: Lalu Habib Fadli
