Gerbangindonesia, Lombok Utara – Keberadaan ritel modern khususnya Alfamart di Kabupaten Lombok Utara (KLU) melebihi dari jumlah gerai yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini pun menjadi pertanyaan banyak pihak. Usut punya usut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Utara justru tidak pernah memberikan rekomendasi pembangunan gerai tambahan. Hal ini diungkapkan Kepala DPMPTSP Lombok Utara, Evi Winarni, Rabu (19/02/2025).
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Menurut Evi, pihaknya tidak pernah disodorkan atau mengetahui rekomendasi. Demikian pula dengan permintaan Bupati H. Djohan Sjamsu yang sudah membatasi jumlah gerai ritel modern.
“Saya tidak pernah memberikan rekomendasi apapun. Kesepakatan kami jelas mengacu pada kesepakatan tanggal 27 Februari 2023 kalau Alfamart diberikan 4 unit, Indomaret 4 unit, dan M Mart 2 unit. Namun dalam perjalannya, Pak Bupati memberi izin M Mart 10 unit lagi, namun khusus di tiga gili,” ujarnya.
Dijelaskan, terhadap ritel modern di dalam pengajuan yang masuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kodenya 474111. Kemudian dari kode tersebut pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) boleh langsung atau juga melalui daerah. Indomaret pengajuan PKKPR sesuai arahan dinas, sedangkan yang digunakan oleh Alfamart PKKPR langsung terbitkan oleh pemerintah pusat tetapi sekalipun diterbitkan secara otomatis tetap yang bertandatangan adalah kepala dinas. Maka konsekuensi daripada tandatangan itu, pihaknya berhak melakukan pengawasan dari hasil pengawasan itu apabila ditemukan kesalahan dan kekeliruan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan agar tidak ada penerbitan PKKPR kembali.
“Kesepakatan kita jelas 4 unit tetapi hari ini muncul 10 unit lagi yang saya pun tidak pernah merasa memberikan rekomendasi. Nanti kita akan lakukan pengawasan, saya juga sudah menyurati Alfamart terkait hal ini,” jelasnya.
Secara total kata Evi, saat ini ada 14 gerai Alfamart yang tersebar ini bertentangan dengan surat yang sudah ditandatangani pada 27 Februari 2023. Terlebih tidak ada Surat Keputusan Bupati terhadap penambahan yang 10 unit lagi. Jika bukan dinas yang memberikan rekomendasi terhadap izin tersebut, Evi mengaku turut binggung. Sebab pengajuan rekom tersebut by system. Dengan dilakukannya pengawasan nanti, maka akan ketahuan pihak-pihak yang diduga berani memberikan izin tersebut. Jika nantinya ditemukan ada oknum yang bermain maka ia juga akan mengambil langkah hukum.
“Kalau nantinya ditemukan hal yang mencurigakan bertentangan dengan hukum yang mencatut nama saya sebagai kepala dinas, saya akan mengambil tindakan secara hukum. Tapi sejauh ini saya belum mendapat kejelasan ada pihak yang bermain,” katanya.
“Namun kalau ada hal seperti itu pasti akan ketahuan karena ini pekerjaan system. Dinas tidak pernah memberikan rekom, itulah kita akan lakukan pengawasan. Saya tetap mengedepankan praduga tak bersalah terhadap staf saya, terhadap pihak eksternal, maupun terhadap perusahaan tersebut,” imbuhnya.
Pada tanggal 17 Februari 2025 kemarin, pihaknya sudah melakukan rapat bersama dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam berita acara tersebut poinnya yaitu supaya Alfamart Kembali menyepakati perjanjian pada tanggal 27 Februari 2023. Artinya, dinas juga tidak memberikan izin tambahan kendati fakta dilapangan hari ini bangunan mereka sejumlah 10 unit sudah berdiri.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Kita akan turun lakukan pengawasan sebelum Bulan Puasa. Selanjutnya apakah nanti akan ditutup itu menjadi kewenangan bupati berikutnya. Tugas saya selesai pengawasan, apakah kemudian Pak Bupati berikutnya akan memberikan izin atau tidak tugas. Saya hanya memberikan pendampingan administrasi,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli







