GerbangIndonesia, Lombok Tengah – Pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Tengah periode 2025–2029 memunculkan dualisme kepanitiaan Musyawarah Kabupaten (Musorkab).
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Konflik ini dinilai sebagai dampak dari pencalonan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, sebagai calon ketua KONI. Hal ini memicu perbedaan penafsiran aturan organisasi.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) NTB, Rindawanto Evendi menyoroti hal tersebut dalam rilisnya, Senin (24/03/2025).
Menurut Rindhot, sapaan akrabnya menegaskan bahwa aturan berorganisasi di KONI sebenarnya jelas. Namun masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya.
“Ini penyakit KONI Loteng saat ini menafsirkan aturan berdasarkan kepentingan. Itu tidak boleh. Apalagi, Lalu Firman Wijaya sebagai Sekda dinilai tidak bijak memposisikan diri,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai birokrat, Firman seharusnya tidak terlibat dalam kisruh KONI.
“Sejak awal, Firman terkesan ambisius. Ketika Bupati memerintahkan Kadispora menjadi mediator dan disepakati peleburan kepanitiaan, tiba-tiba diadakan Musorkab dadakan. Ini aneh dan lucu,” tegasnya.
Yang lebih janggal, menurut Rindhot, Ketua Harian KONI mengundang Ketua KONI dalam Musorkab.
“Oknum ini jelas melanggar kaidah dan tidak paham organisasi,” kritiknya.
Peristiwa ini pertama kali terjadi di KONI Loteng. Rindhot berharap hal ini tidak memengaruhi psikologis atlet yang berjuang mengharumkan nama daerah.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Provinsi harus cermat menilai masalah ini berdasarkan PO dan AD/ART untuk menentukan ketua yang pantas,” tutupnya. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
