Gerbangindonesia, Lombok Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara meminta supaya Dinas Pariwisata (Dispar) dan Stakeholder terkait intens melakukan pengawasan menyangkut retribusi masuk kawasan wisata Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air). Sebab belum lama ini Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan MoU dengan pihak ketiga PT. Easybook yang ditunjuk untuk memungut retribusi tersebut secara online. Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara I Made Kariyase menyoroti sejumlah hal, ia menilai lantaran ini merupakan pola baru maka harus terus dilakukan evaluasi.
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
“Tentu setelah MoU tidak boleh dibiarkan begitu saja harus terus dipantau secara ril sesuai atau tidak wisatawan yang masuk dengan pembayaran retribusi yang diterima,” ujarnya, Senin (28/04/2025).
Bukan tanpa alasan, metode baru pembayaran via online ini disebutnya terhitung baru diterapkan di Lombok Utara terlebih lagi melalui sistem. Sementara sistem acapkali mendapatkan gangguan seperti serangan cyber dan lain sebagainya, maka dari itu penting jika pengawasan yang dilakukan harus benar benar terkoneksi dengan instansi terkait sehingga bisa mengatahui data secara ril time menyangkut jumlah pendapatan yang masuk. Selain itu sosialisasi juga penting menimbang tidak semua wisatawan domestik khususnya, mengetahui pola baru pembayaran masuk Tiga Gili yang akan diterapkan tersebut.
“Yang namanya by sistem ini buatan manusia jika ada gangguan dan kendala maka data itu rawan. Ini yang harus diperkuat bagaimana koordinasi dan lain sebagainya, selain itu juga tidak semua wisatawan domestik tahu karena mereka terbiasa membayar manual selama ini maka idealnya harus ada sosialisasi,” katanya.
Dijelaskan, DPRD Lombok Utara mendukung langkah pemda menyangkut pembayaran retribusi secara online. Sebab selain dapat mengurai antrian panjang yang sering terjadi di dermaga juga untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diduga terjadi disejumlah titik. Hanya saja, untuk mendukung langkah tersebut harus ada perbandingan mengenai destinasi di kabupaten kota lain di Indonesia yang sudah menerapkan pola serupa terlebih yang bekerjasama dengan PT. Easybook. Perbandingan itu bisa dijadikan sebagai refrensi untuk kemudian dievaluasi mana-mana yang menjadi kelemahan sehingga bisa diperbaiki.
“Intinya kami mendukung apalagi untuk peningkatan PAD saya kira bagus, namun harus dipikirkan juga bagaiamana kenyamanan wisatawan untuk pembayaran itu supaya nanti tidak menumpuk di satu titik seperti dulu-dulu,” jelasnya.
“Kami juga akan berkunjung ke daerah lain yang retribusi pariwisatanya sudah menerapkan pembayaran secara online untuk mendapat refrensi tambahan sehingga pola ini bisa terus disempurnakan,” imbuhnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Denda Dewi Tresni menjelaskan, MoU yang dilakukan pemerintah merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dispar, hal ini juga merupakan salah satu rangkaian guna mendukung program 99 hari kerja bupati. Menurutnya banyak dampak positif yang dihasikan dari MoU ini, dimana pembayaran karcis masuk oleh para wisatawan tersedia secara online sehingga PAD yang semula belum tertarik dengan maksimal bisa dimaksimalkan.
“Ini merupakan rangkaian dari program 99 hari kerja bupati, sehing kita di Dispar melakukan inovasi-inovasi, salah satunya menekan angka kecocoran dan meningkatkan PAD disektor pariwisata. Dengan kerjasama ini kami berharap kunjungan wisatawan akan terus meningkat mengingat sistem dan teknologi yang terus kita kembangkan,” bebernya.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Kita nanti melakukan penarikan satu pintu dengan Dishub Provinsi NTB dan KUPP Sahbandar, kalupun nanti yang dari pelabuhan bangsal tidak tertarik di pelabuhan bisa ditarik di dermaga gili,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
