Gerbangindonesia, Lombok Utara – Dins Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah intens menjemput bola perihal program sekolah rakyat ke Kementerian Sosial. Persiapan lahan sedang dilakukan demikian dengan proposal ke pemerintah pusat, hal ini diungkapkan Kepala Dinsos PPPA KLU Faturrahman melalui Kepala Bidang Dayasos Dinsos PPPA KLU Sukardim Husein, belum lama ini.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan program pusat yang akan mulai dibangun pada tahun 2025, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam penyediaan lahan. Lahan yang dibutuhkan minimal 5 hektar dan maksimal 10 hektar. Pemda akan menyiapkan lahan di Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan seluas 6 hektar.
“pembangunan Sekolah Rakyat berkonsep boarding school di Amor-Amor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan. Sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Dijelaskan, dalam prosesnya pihak Dinas melakukan zoom meeting pertama kemudian melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada zoom meeting kedua membahas persiapan ngedesk (koordinasi) langsung dengan berbagai Kementrian. Selanjutnya pihaknya dipanggil ke Jakarta oleh Kementrian Sosial dan PUPR untuk ngedesk terkait Sekolah Rakyat. Selesai itu ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi.
“Baru setelah itu tim dari Kementrian Sosial turun survei lokasi. Berdasarkan hasil survei ada beberapa catatan yang diberikan ke Pemda. Pertama kami diminta menyelesaikan sempadan pantai. Ketentuan pusat adalah 100 meter dari garis pantai. Kemudian kami juga diminta menyelesaikan terkait sempadan sungai karena lokasi lahan itu berdekatan dengan pantai dan sungai. Maka itu kami selesaikan sehingga Alhamdulillah Lombok Utara sudah disetujui sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Jika tidak ada kendala, lanjut Sukardim, maka Agustus mendatang Sekolah Rakyat bakal mulai dibangun dengan anggaran sekitar Rp 100 miliar lebih. Proses pembangunannya langsung oleh pemerintah pusat, sehingga pemda hanya sebagai penerima manfaat. Sekolah ini akan beroperasi dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, tempat tinggal, hingga makan dan minum akan dibebankan kepada negara. Dengan konsep ini, anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat fokus menuntut ilmu tanpa dibebani biaya pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini dibuka mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. SD nanti ada 16 rombel, SMP dan SMA masing-masing 9 rombel. Per rombel itu maksimal 25 siswa,” katanya.
“Sasarannya nanti adalah siswa dari keluarga kurang mampu. Jadi dengan adanya Sekolah Rakyat ini maka tidak ada alasan ada siswa putus sekolah karena tidak ada biaya. Ini juga selaras dengan program unggulan pak bupati yaitu Saber DO ( Sapu Bersih Drop Out),” pungkasnya.(iko)
