
Gerbangindonesia, Mataram – Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) menyoroti keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTB (Kanwil Ditjennim) NTB yang memilih jalur administratif berupa deportasi terhadap dua Warga Negara Asing (WNA) pemilik Bora Bora Beach Club dan sebuah restoran di Gili Trawangan, masing-masing asal Belgia dan Spanyol, yang diduga kuat melakukan pelanggaran izin tinggal.
Dalam hearing resmi yang digelar di kantor Ditjen Imigrasi NTB di Mataram, KBMLU menilai langkah deportasi tanpa proses pidana mencoreng wibawa hukum Indonesia dan membuka ruang terjadinya praktik gratifikasi yang mencederai prinsip keadilan.
“Hukum seolah menjadi kosmetik, keputusan Imigrasi yang hanya menempuh jalur administratif sama saja memberi karpet merah kepada pelanggar hukum asing. Undang-Undang Keimigrasian Pasal 112 jelas memungkinkan proses pidana. Ketika jalur pidana diabaikan, publik patut curiga ada permainan atau gratifikasi,” tegas Abed Aljabiri Adnan, Ketua KBMLU sebagaimana rilis yang diterima media ini, Selasa (23/09/2025).
“Kami mendesak Kanwil Ditjen Imigrasi NTB meninjau ulang kebijakan ini dan membuka proses hukum yang transparan, bukan hanya memulangkan pelaku.” tambahnya.
Menanggapi desakan tersebut, Kabid Gakkum Kanwil Ditjen Imigrasi NTB, Mochamad Akbar Adhinugroho, menegaskan bahwa keputusan deportasi telah sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Kami memutuskan jalur administratif agar penanganan cepat dan tidak kompleks, karena Investor juga berhak di lindungi untuk menjaga hubungan diplomatik negara”
ujar Mochamad Akbar Adhinugroho.
KBMLU menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga mendapatkan kejelasan karena kelalaian ini tidak sekali terjadi dan meresahkan masyarakat. Organisasi mahasiswa tersebut juga membuka ruang diskusi publik dan siap mengajukan permintaan audit independen apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam keputusan Imigrasi.(iko)






