Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Kelangkaan solar subsidi di wilayah pesisir selatan Lombok Timur memicu aksi protes dari ratusan nelayan, Selasa (19/5/2026). Massa yang berasal dari Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan Pulau Maringkik memadati area SPBN Tanjung Luar untuk menyampaikan tuntutan terkait pasokan BBM yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan melaut.
Aksi tersebut digelar oleh Serikat Masyarakat Selatan (SMS) sebagai bentuk kekecewaan nelayan terhadap kondisi distribusi BBM subsidi yang kerap mengalami kekosongan. Para nelayan mengaku kesulitan mendapatkan solar, terutama saat musim penangkapan ikan mulai meningkat.
Dalam penyampaian aspirasi, massa meminta pemerintah daerah bersama Pertamina segera mengambil langkah cepat agar pasokan BBM subsidi kembali normal. Mereka menilai berkurangnya kuota solar telah menghambat aktivitas nelayan dan berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat pesisir.
Koordinator aksi, Sayadi, mengatakan nelayan selama ini hanya berharap distribusi BBM dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Menurutnya, kondisi kelangkaan yang terus berulang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan nelayan.
Ia menyebut data jumlah kapal serta kebutuhan bahan bakar sebenarnya sudah tercatat dengan jelas, sehingga pengurangan kuota dianggap tidak seharusnya terjadi. Karena itu, ia meminta adanya keterbukaan dari pihak terkait mengenai mekanisme distribusi BBM subsidi.
“Nelayan jangan terus dijadikan pihak yang menanggung dampak. Kami ingin ada kepastian pasokan agar masyarakat bisa tetap melaut,” tegasnya.
Selain menuntut tambahan kuota, massa juga menyoroti dugaan adanya permainan oknum dalam penyaluran BBM subsidi. Mereka meminta aparat dan pihak berwenang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di kawasan Tanjung Luar.
Keluhan turut disampaikan nelayan dari Pulau Maringkik. Salah seorang perwakilan, H. Nanang, mengungkapkan bahwa nelayan dari wilayah kepulauan sering kali tidak mendapatkan solar karena stok sudah habis sebelum mereka tiba di SPBN.
Menurutnya, kondisi tersebut mempersulit nelayan kecil yang harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi nyata agar nelayan tidak terus mengalami kerugian.
“Kalau situasi seperti ini terus terjadi, masyarakat pesisir akan semakin kesulitan mencari nafkah,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan massa, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina terkait usulan penambahan kuota BBM subsidi.
Ia mengatakan kebutuhan solar memang meningkat selama musim tangkap ikan berlangsung, terutama pada periode Mei hingga Agustus. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pertamina mengenai tambahan pasokan untuk wilayah Tanjung Luar dan sekitarnya.
“Kami berharap permintaan penambahan kuota bisa segera disetujui agar kebutuhan nelayan dapat terpenuhi,” katanya.
Dalam aksi tersebut, nelayan juga mendesak adanya transparansi distribusi BBM, kemudahan pengurusan rekomendasi pembelian solar, serta penindakan terhadap dugaan mafia BBM yang dianggap merugikan masyarakat pesisir.(dan)
