GerbangIndonesia, Mataram — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan Media Gathering Road to Muswil VIII bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB. Acara silaturahmi dan diskusi publik ini berlangsung di Sunset Land, Kota Mataram, Senin sore (24/08/2026).
Agenda ini digelar sebagai ajang keterbukaan informasi serta ruang diskusi bersama insan pers menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII LDII NTB yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (25/08/2026).
Ketua DPW LDII NTB, Ir. H. Abdullah Karim, M.Si., mengungkapkan bahwa Muswil merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi yang digelar setiap lima tahun sekali untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memilih kepengurusan baru. Dalam kesempatan tersebut, sosok yang kini berusia 71 tahun itu menyampaikan harapannya terkait regenerasi kepemimpinan di tubuh LDII NTB.
“Insya Allah besok kami menggelar Muswil per 5 tahun. Usia saya sudah 72 tahun, dan saya mengharapkan tidak terpilih lagi. Muswil itu musyawarah tertinggi. Muswil ini menjadi wadah memperbaiki diri sekaligus membantu pemerintah memperlancar jalannya pemerintahan,” ujar Abdullah Karim.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII, KH Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA., menjelaskan bahwa pelaksanaan Muswil menjadi momen krusial untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode lima tahun terakhir kepada para pemegang suara dari 10 DPD kabupaten/kota se-NTB.
“Muswil itu bentuk jawaban atas pertanggungjawaban pemandangan umum oleh pemilik suara, yaitu 10 DPD kabupaten/kota se-NTB. Nanti kami dari DPP juga meminta pertanggungjawaban selama lima tahun terakhir,” kata Dody Taufiq Wijaya.
Dody memaparkan bahwa LDII secara nasional konsisten menjalankan 8 Program Unggulan, di mana fokus utamanya diawali dari wawasan kebangsaan.
“Yang pertama kami mengaji masalah-masalah kebangsaan dan menerapkan kepada seluruh warga untuk menomorsatukan nasionalisme. Karena sebagai lembaga dakwah, jika stabilitas negara terganggu, kita tidak bisa menjalankan perintah agama secara tenang dan tertib,” jelasnya.
Ia menambahkan, program keagamaan LDII juga mengedepankan aksi nyata di tengah masyarakat.
“Selain dakwah lisan dan tulisan, kami menekankan dakwah bil hal, yakni dakwah dengan karya positif yang bernilai amal. Manusia baru dikatakan bermanfaat jika memberi manfaat bagi orang lain dan menjadi rahmatan lil ‘alamin,” tambahnya.
Dody juga menyoroti program pelestarian lingkungan yang diterapkan hingga di tingkat pesantren binaan.
“Di pondok pesantren binaan, kami instruksikan tidak ada sampah keluar lingkungan tanpa diolah (zero waste). Sampah organik diolah menjadi pakan ternak, dan sampah non-organik dibakar dengan insinerator tanpa menimbulkan asap. Selain itu, kami juga membina generasi muda agar menggunakan internet secara sehat dan produktif, tidak hanya jadi konsumen tetapi juga mampu memproduksi konten-konten positif,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPW LDII NTB sekaligus Steering Committee (SC) Muswil VIII, Dr. H. Muhammad Ramadhani, S.T., M.Si., menyampaikan arah dan fokus utama gelaran Muswil kali ini.
“Tema Muswil VIII LDII NTB yaitu ‘Memperkuat SDM Profesional Religius melalui Kolaborasi dan Sinergi Umat untuk Mewujudkan Visi NTB Makmur Mendunia’. Kami ingin mencari kontribusi nyata LDII terhadap persoalan masyarakat di Nusa Tenggara Barat, salah satunya isu lingkungan dan sampah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa gelaran ini juga menjadi momentum peningkatan kapasitas para pengurus di daerah. “Kami menghadirkan Bakesbangpoldagri dan Bappeda Provinsi NTB untuk memberikan pencerahan kepada pengurus DPD kabupaten/kota terkait arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, serta bagaimana peran yang bisa diambil LDII. Setelah sesi pembekalan, baru kami masuk ke agenda internal persidangan,” jelasnya.
Ramadhani menutup penjelasan dengan menyampaikan harapan atas digelarnya silaturahmi bersama media. “Kami sengaja membuat acara media gathering ini sebagai bentuk awal komunikasi dan keterbukaan publik terhadap kegiatan-kegiatan organisasi ke depannya,” pungkasnya. (*)
