Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengarahkan pengembangan ekonomi masyarakat pada sektor yang lebih dekat dengan aktivitas warga. UMKM, potensi desa, serta pengolahan komoditas pertanian menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya lokal sekaligus memperluas akses pasar.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menilai daerahnya memiliki modal yang kuat untuk membangun ekonomi berbasis masyarakat. Potensi itu terlihat dari luasnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan dan kelautan yang berkembang di berbagai wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Haerul saat membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi NTB 2026 di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (16/9/2026).
Dengan jumlah UMKM yang disebut paling besar di NTB, Haerul menilai tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memperbanyak pelaku usaha. Fokus pemerintah adalah memastikan bisnis masyarakat mampu berkembang, memiliki tata kelola yang baik, dan menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi.
Pemkab Lombok Timur sebelumnya telah menggelontorkan dukungan permodalan sekitar Rp20 miliar pada 2025. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu pelaku usaha memperkuat modal kerja.
Namun, Haerul menegaskan modal bukan satu-satunya penentu keberhasilan UMKM. Kemampuan mengelola keuangan, mengenali kebutuhan konsumen, menjaga kualitas, hingga menentukan strategi pemasaran juga menjadi faktor penting agar usaha dapat bertahan dalam persaingan.
Ia kemudian menyoroti komoditas porang sebagai salah satu peluang yang dapat dikembangkan lebih serius. Lombok Timur memiliki fasilitas pengolahan porang berkapasitas besar di NTB yang memungkinkan bahan baku segar diolah menjadi tepung dan produk turunan lainnya.
Menurut Haerul, proses pengolahan tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas sekaligus membuka rantai usaha baru di tengah masyarakat. Petani tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi memiliki peluang terhubung dengan industri pengolahan dan pasar yang lebih luas.
Potensi itu kini diarahkan ke pasar internasional. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sedang menyiapkan ekspor perdana tepung porang ke Tiongkok dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, termasuk proses karantina.
Haerul berharap pengembangan porang dapat menjadi contoh pengelolaan komoditas daerah dengan pendekatan hilirisasi. Produk lokal, menurutnya, perlu mendapatkan sentuhan pengolahan dan pengelolaan yang tepat agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada tingkat bahan baku.
Di tingkat provinsi, program pemberdayaan desa juga tengah diperkuat. Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen menyampaikan bahwa Lombok Timur menjadi salah satu daerah dengan cakupan fasilitasi terbesar dalam program Desa Berdaya sepanjang 2026.
Sebanyak tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik di Lombok Timur masuk dalam program tersebut. Dukungan pendanaan diberikan langsung kepada masyarakat dengan sasaran mendorong kegiatan ekonomi produktif.
Agar program tidak sekadar menjadi penyaluran bantuan, pemerintah menyiapkan 144 pendamping. Mereka ditugaskan membantu penerima manfaat dalam pengelolaan keuangan, tata kelola kegiatan, hingga pengembangan usaha masyarakat.
Iskandar menuturkan, seluruh kebijakan pembangunan NTB kini diarahkan agar memiliki hubungan langsung dengan pengurangan kemiskinan. Selain penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan absolut yang saat ini berada pada angka 11,17 persen atau sekitar 624 ribu orang.
Dari sisi ekonomi makro, NTB mencatat pertumbuhan sebesar 7,4 persen. Meski demikian, struktur pertumbuhan tersebut masih banyak dipengaruhi sektor pertambangan. Kondisi itu mendorong pemerintah provinsi menyiapkan penguatan sektor lain yang dapat melibatkan masyarakat secara lebih luas.
Pengembangan ekonomi kelautan, pariwisata, dan UMKM kemudian ditempatkan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi daerah melalui arah kebijakan dalam RPJMD.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho menyatakan dukungan terhadap forum KSSK merupakan bentuk sinergi untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai keberhasilan program pemberdayaan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana. Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan juga dibutuhkan agar masyarakat mampu mengambil keputusan usaha secara lebih terukur.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, DJPb, DJP, dan LPS diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga pasar yang lebih luas.
Forum KSSK NTB 2026 mengangkat tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya”. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta pelaku UMKM Lombok Timur.
Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan plakat secara simbolis kepada Sekda Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Lombok Timur, serta perwakilan UMKM dari Desa Berdaya Lendang Nangka dan UMKM Tenun Nyelangkok, Desa Berdaya Kembang Kerang.
Penguatan UMKM, pendampingan masyarakat, serta hilirisasi komoditas seperti porang kini menjadi bagian dari upaya Lombok Timur memperbesar manfaat ekonomi dari potensi daerah yang selama ini dimiliki masyarakat.(dan)
