GerbangIndonesia, Lombok Barat — Peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Kabupaten Lombok Barat tidak sekadar menjadi seremoni. Puluhan petani dari berbagai kelompok tani justru menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi di lapangan.
Kegiatan yang digelar di Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Kamis (24/9/2026), turut dihadiri Kepala Bidang Perkebunan yang mewakili Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Yul A Hadi, S.A., S.T., M.T.,
Sejumlah perwakilan petani dan nelayan dari berbagai kabupaten di NTB hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka secara bergantian menyampaikan aspirasi, mulai dari kebutuhan alat pertanian, akses jalan tani, biaya produksi hingga persoalan kesejahteraan buruh tani.
Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti adalah keterbatasan alat dan mesin pertanian. Petani berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan secara umum, tetapi memastikan kelompok tani mendapatkan teknologi yang benar-benar mampu menekan biaya produksi.
Salah satunya mesin perontok padi hingga combine harvester yang dinilai sangat dibutuhkan saat musim panen.
Bagi petani, keberadaan alat tersebut bukan sekadar soal modernisasi pertanian. Teknologi dianggap dapat memangkas waktu panen sekaligus mengurangi beban biaya tenaga kerja dan pengangkutan hasil pertanian.
Keluhan lainnya datang dari kondisi jalan tani yang dinilai belum memadai.
Petani mengaku harus mengangkut hasil panen, termasuk gabah, dari lahan menuju akses jalan yang dapat dilalui kendaraan. Jarak yang cukup jauh membuat ongkos angkut meningkat dan pada akhirnya mengurangi pendapatan petani.
Di tengah berbagai keluhan tersebut, Ketua Serikat Tani dan Nelayan, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa aspirasi petani tidak boleh berhenti setelah kegiatan Hari Tani Nasional berakhir.
Ia menyatakan akan terus mengawal persoalan yang menjadi kebutuhan prioritas petani agar dapat diperjuangkan melalui program pemerintah.
Namun, perhatian Lukman tidak hanya tertuju kepada petani yang memiliki lahan.
Menurutnya, ada kelompok lain yang selama ini ikut menopang sektor pertanian, tetapi kerap luput dari perhatian, yakni buruh tani.
“Buruh tani itu bergantung kepada pemilik lahan. Kalau pemilik lahan tidak melakukan aktivitas pertanian, mereka juga tidak bisa turun bekerja dan tidak mendapatkan upah,” ujarnya.
Karena itu, Lukman berharap skema bantuan pemerintah tidak hanya menyasar kelompok tani yang memiliki lahan. Kelompok atau masyarakat yang tidak memiliki lahan namun menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian juga dinilai perlu mendapatkan perhatian.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi penting karena keberadaan buruh tani sangat bergantung pada keberlangsungan aktivitas pertanian.
Bukan Sekadar Bantuan
Lukman juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan hijau yang berpotensi berdampak langsung terhadap keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertanian.
Ia berharap pemerintah hadir bukan hanya ketika petani membutuhkan bantuan, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang.
“Pemerintah harus hadir. Apakah melalui bantuan atau menyediakan lapangan pekerjaan jangka panjang, sehingga pendapatan buruh tidak selalu bergantung pada aktivitas pertanian,” tegasnya.
Lebih jauh, Lukman menilai persoalan pertanian tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagikan bantuan alat atau sarana produksi secara parsial.
Petani membutuhkan ekosistem yang lengkap, mulai dari lahan, modal hingga teknologi.
“Sebagai ketua serikat tani, kami berharap pemerintah memperhatikan petani dengan menyediakan modal, lahan dan teknologi. Karena apapun bentuknya, kalau tidak ada teknologi, lahan dan modal, petani akan sulit mendapatkan surplus dari hasil panennya,” katanya.
Momentum Hari Tani Nasional di Lombok Barat akhirnya menjadi lebih dari sekadar perayaan. Di balik forum tersebut, terselip pesan bahwa persoalan petani bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan panen, tetapi juga bagaimana hasil panen mampu memberikan kehidupan yang layak bagi petani dan buruh tani.
Para petani pun berharap suara yang disampaikan dalam peringatan Hari Tani Nasional 2026 tersebut tidak berhenti menjadi catatan di atas forum, melainkan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang menyentuh kebutuhan mereka di lapangan. (dil)
