Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp105 juta untuk pemenuhan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat di wilayah daratan.
Anggaran tersebut disiapkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU sebagai langkah antisipasi terhadap potensi meningkatnya kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.
Kepala BPBD KLU, M. Zaldi Rahadian, mengatakan anggaran sekitar Rp105 juta tersebut diperuntukkan mendukung distribusi air bersih di wilayah daratan.
“Untuk distribusi di daratan, pos anggaran yang tersedia sekitar Rp105 juta,” kata Zaldi, Senin (28/09/2026).
Menurutnya, kebutuhan biaya distribusi air bersih cukup besar. Selain volume kebutuhan air yang meningkat, biaya pengangkutan dari sumber air menuju lokasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan.
Dalam pelaksanaannya, BPBD KLU saat ini masih mengandalkan dua unit armada tangki air yang berada dalam kondisi operasional.
Keterbatasan armada tersebut membuat distribusi air bersih harus dilakukan secara terukur. BPBD memprioritaskan wilayah yang dinilai paling membutuhkan pasokan air, terutama daerah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, BPBD KLU juga mendapat dukungan dari Palang Merah Indonesia (PMI) dan Bank NTB Syariah.
Dukungan lintas lembaga tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama apabila permintaan distribusi meningkat pada puncak musim kemarau.
Zaldi menyebut persoalan kekeringan bukan merupakan hal baru bagi Lombok Utara. Pada 2025, sekitar 90 dusun di sejumlah wilayah tercatat mengalami kekeringan sehingga membutuhkan penanganan melalui distribusi air bersih.
Kondisi tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini.
Selain menyiapkan armada distribusi, BPBD juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Pemetaan tersebut diperlukan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Dengan dukungan anggaran dan kolaborasi lintas lembaga, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau, khususnya di wilayah daratan yang memiliki potensi mengalami krisis air bersih.(iko)
