Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur mulai menunjukkan kemajuan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per Agustus 2026, prevalensi stunting di daerah tersebut berada pada angka 18,4 persen, menurun dibandingkan 22,4 persen pada 2025. Pemerintah daerah pun berupaya memperkuat capaian tersebut dengan mengoptimalkan dukungan lintas sektor melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).
Langkah itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam Sarasehan Kemitraan GENTING bersama mitra pentahelix yang digelar di Selong, Kamis (22/10/2026). Kegiatan dibuka Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, dan dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada lembaga orang tua asuh serta penghargaan dari BKKBN pusat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Edwin menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui pendekatan bersama. Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk perusahaan, lembaga sosial, akademisi, media, dan masyarakat, agar program penanganan dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan secara lebih luas.
Menurutnya, kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta kolaborasi organisasi perangkat daerah selama ini telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka stunting. Namun, hasil tersebut harus menjadi pemacu untuk memperluas intervensi, bukan alasan untuk mengurangi intensitas pendampingan.
Keterlibatan lembaga sosial turut menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Edwin mencontohkan dukungan Baznas Lombok Timur yang disebut mencapai Rp16 miliar hingga Rp18 miliar per tahun untuk membantu keluarga rawan stunting di tiga desa. Dukungan ini menunjukkan bahwa penanganan stunting dapat diperkuat melalui gotong royong dan sumber daya di luar anggaran pemerintah.
Di sisi lain, upaya penurunan stunting di Lombok Timur juga mendapat perhatian melalui capaian Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, yang masuk tiga besar nominasi desa berkinerja baik tingkat nasional Regional II tahun 2026. Ajang yang diselenggarakan Kementerian Desa itu turut memperhitungkan aspek konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
Meski demikian, Edwin mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Lombok Timur masih besar. Tingginya jumlah penduduk serta keberadaan sekitar 15.800 kepala keluarga dalam kategori kemiskinan ekstrem menjadi pertimbangan penting dalam menentukan skala dan jangkauan intervensi.
Ia berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi Lombok Timur. Selain membantu keluarga berisiko stunting, kolaborasi lintas sektor juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapannya Pemerintah Provinsi dan Pusat betul-betul memberikan perhatian terhadap Lombok Timur,” kata Edwin.
Apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Yuni Hastutiningsih. Ia mengungkapkan bahwa Lombok Timur berhasil menempati peringkat pertama Regional II dalam pelaksanaan Pekan GENTING Tahun 2026.
Yuni menilai keberhasilan tersebut didukung keseriusan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam menjalankan program. Salah satu aspek yang mendapat perhatian ialah proses identifikasi dan verifikasi keluarga penerima manfaat yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (SIGENTING).
Pendataan yang tepat dinilai penting agar bantuan dari para orang tua asuh dapat disalurkan berdasarkan kebutuhan keluarga sasaran. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan, serta Tim Pendamping Keluarga perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Yuni juga mendorong pembentukan Tim Pengendali GENTING (TPG) hingga tingkat kecamatan dan desa. Menurutnya, keberadaan tim di setiap wilayah akan membantu mempertemukan kebutuhan keluarga sasaran dengan dukungan yang tersedia dari berbagai mitra.
Pemerintah desa diharapkan mengambil peran utama dalam pelaksanaan di lapangan karena memiliki akses langsung terhadap kondisi masyarakat. Dengan pengendalian yang lebih terstruktur, proses pengumpulan bantuan dan penjangkauan keluarga berisiko diharapkan berlangsung lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa koordinasi program GENTING dengan Dinas Kesehatan, Bappeda, dan pihak terkait telah berjalan dengan baik.
Ia menyebut penurunan prevalensi stunting sebesar empat poin persentase dalam periode 2025–2026 berdasarkan data e-PPGBM merupakan perkembangan yang patut dijaga. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan kesinambungan kerja sama dan keterlibatan aktif seluruh pihak.
Muksin berharap berbagai langkah yang telah dilakukan menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas penanganan stunting di Lombok Timur. Ia menekankan bahwa perbaikan harus terus diarahkan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas oleh keluarga yang membutuhkan.
Sarasehan tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi NTB, mitra orang tua asuh, calon orang tua asuh dari unsur pentahelix, perwakilan BUMN dan BUMD, akademisi, pengusaha, penyuluh keluarga berencana, Tim Pendamping Keluarga, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Melalui penguatan kemitraan GENTING, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan penanganan stunting tidak hanya bertumpu pada program pemerintah, tetapi juga memperoleh dukungan nyata dari berbagai unsur masyarakat. Kolaborasi yang terarah diharapkan memperluas jangkauan bantuan sekaligus menjaga keberlanjutan penurunan stunting di daerah tersebut.(red)
