Gerbangindonesia.co.id – JAKARTA – Ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara pemerintah daerah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/11/2026). Sebanyak 10.852 pegawai tercatat dalam kelompok tersebut dan menjadi bagian dari agenda penataan aparatur yang tengah disiapkan pemerintah pusat.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik mendatangi Kementerian PANRB untuk membicarakan tindak lanjut kebijakan tersebut. Pertemuan ini sekaligus dimanfaatkan untuk berkonsultasi mengenai penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Di hadapan pejabat kementerian, Haerul menjelaskan bahwa ribuan PPPK Paruh Waktu di daerahnya mencakup berbagai latar belakang pekerjaan. Komposisinya meliputi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP, tenaga administrasi, hingga tenaga teknis lainnya.
Ia menyampaikan bahwa seluruh pegawai tersebut sudah terdata dalam basis data kepegawaian dan masing-masing telah memiliki nomor induk PPPK. Kondisi itu menjadi salah satu informasi yang dibawa pemerintah daerah untuk memastikan proses penyesuaian status kepegawaian nantinya tidak terkendala persoalan pendataan.
Koordinasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi Pemkab Lombok Timur untuk memahami lebih jauh ketentuan yang akan diterapkan, mengingat perubahan kebijakan menyangkut jumlah pegawai yang cukup besar dan tersebar di berbagai sektor pelayanan.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menyampaikan apresiasi atas langkah konsultasi yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, penataan aparatur membutuhkan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Erwan didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara. Dalam pembahasan tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus melakukan sinkronisasi kebijakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kerja sama lintas lembaga itu diperlukan untuk memastikan kebijakan penataan PPPK memiliki landasan pelaksanaan yang jelas. Pemerintah juga berupaya mewujudkan pengelolaan ASN yang memberikan kepastian status, memperhatikan keadilan bagi pegawai, serta menjamin keberlanjutan sistem kepegawaian nasional.
Arah penataan tersebut merujuk pada hasil pembahasan pemerintah bersama DPR yang diumumkan melalui siaran pers pada 9 November 2026. Dalam pengumuman itu, terdapat sejumlah keputusan penting mengenai masa depan PPPK Paruh Waktu, guru non-ASN, tenaga kesehatan, serta penyelenggaraan seleksi CPNS.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu dari berbagai bidang pekerjaan menjadi PPPK Penuh Waktu. Selain itu, pegawai yang telah berstatus PPPK Penuh Waktu nantinya memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2027.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap keberadaan guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga Desember 2024. Kelompok ini memperoleh perpanjangan dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui pengaturan khusus. Ketentuan tersebut juga mencakup tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Adapun rekrutmen CPNS tetap dijadwalkan berlangsung pada 2026. Untuk pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, pemerintah merencanakan pelaksanaan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Tahapan tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan peraturan, keakuratan data kepegawaian, dan kemampuan pembiayaan masing-masing instansi. Pemerintah juga memastikan bahwa selama masa penyesuaian, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Selain perubahan status, pemerintah tengah menyiapkan skema penempatan berdasarkan kewenangan kementerian terkait. Tenaga pendidik direncanakan masuk dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama. Sementara tenaga kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan.
Untuk tenaga pemadam kebakaran dan Satpol PP, pengelolaannya direncanakan masuk dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Seluruh rencana pengalihan tersebut masih menunggu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden yang sedang disusun pemerintah.
Banyaknya pegawai yang terdampak membuat kebijakan ini menjadi salah satu agenda penting bagi Pemkab Lombok Timur. Melalui konsultasi dengan Kementerian PANRB, pemerintah daerah berupaya memahami ketentuan yang harus dipenuhi agar penataan 10.852 PPPK dapat dilaksanakan secara terencana. Di sisi lain, kesinambungan tugas para pegawai tetap menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.(red)
