Gerbangindonesia.co.id – JAKARTA — Perusahaan milik negara didorong untuk melakukan lompatan besar agar mampu bersaing dengan korporasi internasional. Melalui BP BUMN dan Danantara, pemerintah menyiapkan tahapan transformasi bisnis yang mencakup penataan perusahaan, pengembangan talenta, modernisasi teknologi, hingga peningkatan nilai investasi dengan target 100 BUMN berkelas dunia pada 2030.
Arah kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Komisi VI DPR RI di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang turut membahas pembaruan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 PT Danantara Asset Management (DAM) itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam mengawal perubahan perusahaan negara.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi tidak bisa dilakukan hanya dengan mengejar pertumbuhan pendapatan. Menurutnya, perusahaan membutuhkan pembenahan dari berbagai sisi agar mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi dinamika industri.
Pemerintah pun menetapkan tahapan kerja dengan prioritas yang berbeda setiap tahunnya. Pada 2026, fokus diarahkan pada restrukturisasi dan konsolidasi untuk memperbaiki struktur bisnis serta memperkuat fondasi perusahaan.
Setelah proses penataan tersebut, perhatian pada 2027 akan dialihkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembentukan budaya kerja yang profesional juga menjadi agenda penting untuk membangun organisasi yang lebih adaptif dan produktif.
Kemudian, pada 2028, transformasi memasuki tahap penguatan inovasi dan teknologi informasi. Pengembangan kedua sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses bisnis, dan memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan.
Sementara itu, tahun 2029 akan menjadi periode penciptaan nilai perusahaan. Dalam tahap ini, BUMN yang memiliki prospek dan kesiapan bisnis berpeluang diarahkan menuju penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Dony menempatkan target 2030 sebagai tujuan akhir dari rangkaian pembenahan tersebut. Perusahaan negara diharapkan tidak hanya memiliki kondisi keuangan yang sehat, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.
Di tingkat pengawasan, Komisi VI DPR RI turut memberikan perhatian terhadap penguatan PT Danantara Asset Management, terutama dalam memastikan pengelolaan aset BUMN berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Pengelolaan kekayaan negara menjadi salah satu aspek penting dalam agenda transformasi. Setiap aset diharapkan dapat memberikan produktivitas dan nilai tambah, dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pelaksanaannya.
Lebih jauh, pembenahan BUMN juga diharapkan memberikan efek terhadap sektor ekonomi lainnya. Perusahaan negara dituntut mampu memperkuat industri nasional, menciptakan peluang pertumbuhan, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sinergi BP BUMN, Danantara, dan Komisi VI DPR RI menjadi bagian dari upaya mengawal kesinambungan program tersebut. Keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan diperlukan agar setiap tahapan transformasi dapat berjalan sesuai target.
Dengan demikian, agenda menuju 2030 bukan sekadar perubahan struktur perusahaan, melainkan upaya membangun ekosistem BUMN yang lebih modern, produktif, dan memiliki daya saing di pasar internasional.(red)







