Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Dan Keadilan saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakpus. Sejumlah tokoh yang tergabung di antaranya Novel Baswedan, Politikus Gerindra Ferry Juliantono dan Refly Harun. (Suara.com/Welly Hidayat)

GerbangIndonesia, Jakarta – Kaukus Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Dan Keadilan mengaku akan memberikan akses bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan audit terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis polymerase chain reaction atau PCR.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Dan Keadilan di antaranya adalah Politikus Gerindra, Ferry Juliantono; eks Penyidik KPK, Novel Baswedan; dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Kaukus Masyarakat Sipil memberikan akses kepada Luhut setelah mengklaim bersedia diaudit dan telah membantah terlibat dalam bisnis PCR.

“Kami menyebut diri sebagai auditor rakyat yang terdiri dari kami yang ada di depan bersama dengan Kantor Akuntan Publik yang sudah bersedia untuk kami tunjuk dan juga nanti secara formal silakan pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun,” kata Ferry saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:Sindir Luhut Jadi Inisiator UU Ciptaker, Rizal Ramli: Doyannya Labrak Kiri Kanan

Ferry menyebut bahwa adanya masukan dari masyarakat, sehingga dirinya bersama sejumlah tokoh memberikan akses kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk bersedia diaudit.

“Terutama dari Pak Luhut, salah satunya pak Luhut menyampaikan bahwa bersedia untuk diaudit,” katanya.

“Tim auditor ini, kami sebut auditor rakyat, adalah tim audit bersama kantor akuntan publik yang nanti akan melaksanakan sekiranya pak Luhut bersedia untuk diaudit,” imbuhnya. 

Selain Luhut, kata Ferry, Kaukus Masyarakat Sipil pun juga memberikan akses kepada Menteri BUMN Erick Thohir bila memang tidak terlibat bisnis PCR juga mau untuk di audit.

Buka Posko Pengaduan ×https://www.youtube.com/embed/Wq7qfxXJqVs?start=0

Baca Juga:Resmi Jadi Anggota Banser, Erick Thohir: Insya Allah Saya Mewakafkan Pikiran Saya

Ferry menambakan, koalisi masyarakat sipil berencana membuka posko pengaduan untuk masyarakat terkait masalah biaya selama melakukan PCR yang diketahui pemerintah mengenai biaya PCR berapa kali melakukan perubahan.

“Kami menyediakan diri untuk melakukan tugas audit tersebut, kami juga akan membentuk posko-posko tersebut nanti akan bisa menerima pengaduan, juga pemberian bukti-bukti kuantasi atau dokumen yang lain yang berkaitan,” ucap Ferry.

Bagi Ferry, proses audit terhadap Erick dan Luhut sangat diperlukan supaya diketahui oleh masyarakat. Maka itu, pihaknya memberikan akses seluasnya bagi mereka Luhut dan Erick Thohir. Ferry mengatakan pihaknya juga akan mengirimkan surat kepada Erick dan Luhut untuk bersedia untuk diaudit.

“Supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian dan kota juga menyampaikan kepada pak Luhut untuk segera dalam waktu yang singkat silakan pak Luhut sampaikan ke kami, kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan pak Luhut.”

Dugaan Keterlibatan Luhut dan Erick Tohir

Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

“Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” tulis Edy,  seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.

Edy merinci, saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).

Yayasan Indika Untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang dipimpin Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid sebagai direktur utama.

Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan. (red)

Source: Suara.com

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here