Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (23/3) di Aula Kantor Bupati tersebut, dihadiri langsung oleh pimpinan daerah dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Desa (Kades) serta Lembaga NGO.
Baca Juga: 7 Fakta Rara Si Pawang Hujan MotoGP Mandalika, dari Dibayar Ratusan Juta sampai Disuruh Tobat
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengungkapkan, pihaknya tidak ingin kegiatan ini hanya sebatas seremonial semata. Termasuk kebijakan yang akan diambil hanya sekadar usulan namun tidak ada implikasinya. Djohan menekankan supaya hasil daripada musrenbang harus bisa menghasilkan program yang dapat mengakomodir semua masyarakat. Terutama dalam kondisi daerah yang tengah bangkit usai dihantam gempa serta pandemi Covid-19.
“Mudahan usulan ini bukan hanya kehendak saja, kita ingin semua usulan bisa dilaksanakan walaupun keuangan daerah kita turun. Jadi banyak hal yang harus kita sempurnakan,” ungkapnya.
Mengurangi angka kemiskinan yang naik sekitar 0,5 persen merupakan target pemerintah. Maka itu, sejumlah program pengentasan kemiskinan digodok oleh daerah salah satunya yaitu memberikan subsidi bunga pada pinjaman UMKM di bank. Selain itu sektor pariwisata dan pertanian juga digenjot dalam rangka meningkatkan ekonomi yang berimbas pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbicara fisik pun demikian, selain pembangunan kantor bupati juga peningkatan jalan raya Tanjung yang rencananya akan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.
“Tahun ini semoga bisa dijalankan (Program Subsidi pinjaman bunga) kita sudah anggarkan Rp 700 juta. Untuk fisik banyak kita mau jalan kita di Tanjung ini bisa berubah, sehingga wajah kota Tanjung tidak begini-begini saja,” katanya.
“Semoga Covid-19 ini cepat berlalu sehingga apa yang kita rencanakan dapat berjalan tahun depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Utara Parihin menjelaskan, angka kemiskinan di daerah meningkat 0,5 persen berdasarkan data BPS tahun 2021. Untuk itu sejumlah program di tahun depan harus bisa selaras yang berimplementasi pengurangan angka tersebut. Selain itu tujuan daripada Musrenbang kali ini yaitu, mendapat masukan partisipasi masyarakat untuk penyempurnaan akhir RKPD tahun 2023. Kemudian mensinergikan usulan pembangunan top down dengan buttom up sebagai forum pemangku kepentingan kebijakan. Dan membahas hasil pembangunan dalam Musrenbang kecamatan kemarin.
“Musrenbang ini kita sudah sediakan tiga lokasi yaitu di Aula Bupati, Aula Bappeda, dan Aula Setda. Output yang diharapkan dapat teridentifikasi prioritas permasalahan isu dan ada kesepakatan pembangunan agenda di tahun depan,” jelasnya.
Terhadap sejumlah program di dinas untuk pengentasan kemiskinan, diharapkan semua intansi bisa berinovasi dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Pasalnya, melihat sektor pariwisata dan pertanian yang merupakan penyumbang PAD terbesar di daerah menjadi tolak ukur ekonomi. Pihaknya menyakini sebagaimana RPJMD tahun 2021 sampai 2026 dengan kiat semua elemen baik pemerintah dan masyarakat pengurangan angka kemiskinan tersebut bisa terselesaikan.
Baca Juga: Hujan di Sirkuit, Pawang Hujan Bilang Permintaan dari Pembalap!
“Sesuai RPJMD kita jelas 0,5 persen angka kemiskinan ini kita optimis bisa berkurang. Upaya yang kita lakukan dan untuk pemulihan ekonomi sudah selaras dengan program yang ada di pusat. Salah satunya di bidang pariwisata dan pertanian,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
