GerbangIndonesia, Lotim – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (11/4/2022). Aksi ini terkait beberapa persolan, baik nasional maupun permasalahan yang ada di Lotim.
Baca Juga: Demi Indonesia Emas 2045, Kapolri Minta Serikat Mahasiswa Muslimin Ingat Soal Ini..
Koordinator Massa Aksi, Yandis dalam orasinya menilai Bupati Lotim tidak menepati janji politiknya. Dimana sebelumnya Bupati Lotim sudah berjanji untuk mengusir ritel modern. Namun realitanya saat ini ritel modern di Lotim semakin menjamur.
“Mana janji Pak Bupati yang dulu?” teriaknya dalam orasi.
Menurutnya, keberadaan ritel-ritel modern di Lotim membuat banyak UMKM lokal mati. Selain itu banyak UMKM yang merugi karena sepi pembeli.
Oleh sebab itu dirinya meminta agar Bupati mengusir dan tidak lagi memberikan izin kepada ritel-ritel modern. Sebab keberadaan ritel-ritel modern tersebut juga dinilai tidak memberikan dampak positif bagi daerah.
“Ritel modern ini juga mengganggu dan membunuh perputaran uang para pedagang kecil. Jadi kami minta Pak Bupati mengusir ritel modern dari Lotim,” tegasnya diamini massa aksi lainnya.
Persoalan lainnya ialah terkait persolan merebaknya tambang yang ada di Lotim. Dengan jumlah yang sangat banyak, namun dinilai tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat. Bahkan justru menjadi sumber masalah bagi masyarakat.
“Kemana uang-uang tambang itu mengalir? Pemerintah kerjanya hanya terima uang saja, sedangkan rakyat yang sengsara. Berkilo-kilo meter jalan rusak parah yang diakibatkan dum truck yang mengangkut material tambang ini, tapi pemerintah tutup mata hanya merasakan buah manisnya saja,” katanya.
Selain itu massa aksi juga menuntut terkait adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu tahun 2024 mendatang. Juga tak kalah menarik soal kenaikan harga BBM dan minyak goreng yang menyengsarakan rakyat.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Presiden terlalu memaksa kehendak ingin memperpanjang masa jabatannya. Ini secara jelas menghianati konstitusi UUD 1945 Pasal 7,” tutupnya. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
