Gerbangindonesia, Lombok Utara – PT BAL atau GNE selaku pihak yang menyuplai air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno diberikan waktu sampai tanggal 15 Oktober 2022. Kendati begitu, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi menilai bisa saja batas waktu tersebut diperpanjang. Bukan tanpa alasan, sebab saat ini diketahui jika PDAM melalui mitranya yaitu PT TCN belum sepenuhnya siap memasang jaringan tersier di Trawangan, terlebih di Gili Meno. Hal ini diungkapkannya diruang kerjanya, Rabu (21/9).
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
“Pada akhirnya nanti pada tanggal 15 Oktober jika persiapan pemda untuk memenuhi kebutuhan air di Gili Meno maupun di Trawangan belum mampu, bisa saja operasional GNE diperpanjang,” ungkap Artadi.
Dijelaskan, dirinya sudah meninjau ke lokasi bersama Wakil Bupati Lombok Utara kemarin pun beserta sejumlah pimpinan OPD. Di Trawangan rupanya pipa tersier yang menyambungkan jaringan air ke pelanggan justru baru siap sekitar 30 persen. Terlebih di sana terdapat penolakan lantaran biaya pemasangan meter baru cukup besar mencapai Rp 5.6 juta. Di Gili Meno lebih parah lagi, di sana belum ada jaringan PDAM atau TCN yang terbangun sehingga solusi untuk mengangkut air dari darat ke pulau dinilai tidak efektif.
“Saya rasa tidak semudah itu memasang jaringan air di Gili Meno dengan waktu sedikit ini sampai 15 Oktober. Kalau begitu kejadian semalam (ribut akibat suplai air distop) akan terulang lagi. Ini yang kita tidak inginkan,” jelasnya.
Politisi Gerindra tersebut beranggapan, masa transisi ini harus diperpanjang lagi guna mengantisipasi gejolak yang timbul di kawasan wisata tersebut. Maka demikian baik PDAM maupun Pemda dan Pemprov harus mengambil langkah menyusun solusi yang tepat supaya masyarakat di dua gili tersebut tidak menjadi korban. Pihaknya meminta supaya saat ini baik GNE, BAL, TCN, dan PDAM supaya diakomodir oleh daerah untuk mendistribusikan air di pulau. Kaitan dengan persoalan administrasi itu bisa diatur dan dikomunikasikan lebih jauh, dengan begitu tidak akan ada gejolak yang timbul dibawah.
“Permintaan kita supaya pemda ini hilangkan ego lah, sekarang bagaimana jangan masyarakat menjadi korban. Kenapa tidak akomodir semua saja, kaitan administrasi tinggal dievaluasi karena di dunia ini hanya Al-Quran yang tidak bisa diubah. Sepanjang aturan yang dibuat oleh manusia masih bisa kita atur,” bebernya.
Dalam kunjungannya ke gili kemarin, Artadi mengatakan masyarakat menolak adanya pergantian operator pendistribusian air bersih. Sebab karena selama ini masyarakat sudah kedung nyaman dan enak berlangganan dengan PT BAL. Idealnya hal itu juga harus menjadi masukan bagi daerah agar tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Meskipun masyarakat sudah diberi keringanan dengan pola menyicil, namun itu juga masih dirasa berat. Apalagi masyarakat baru bangkit usai pandemi covid yang melumpuhkan ekonomi warga.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Karena mereka sudah merasa nyaman ini aspirasi masyarakat di Meno. Di Trawangan lebih keras lagi, mereka minta GNE tetap operasi pertama lebih murah dan pelayanannya memang lebih bagus. Maka ini adalah PR untuk PDAM,” pungkasnya. (iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
