GerbangIndonesia, Lotim – Desa Kumbang merupakan salah satu dari 239 desa di Kabupaten Lombok Timur yang dipilih sebagai percontohan Desa Anti Korupsi. Kegiatan lomba ini dilakukan guna menyampaikan nilai-nilai anti korupsi hingga tingkat desa.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Direktur Permas KPM RI, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi menyampaikan, untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi hingga di tingkat bawah menurutnya diperlukan kegiatan yang bersifat masif yang dapat diikuti oleh seluruh desa di Indonesia.
“Kami harap kegiatan itu dapat menjadi pemicu bagi desa-desa lainnya, khususnya di daerah ini,” ungkapnya saat penilaian Lomba Desa Anti Korupsi di Kantor Desa Kumbang, Masbagik Selatan, Rabu (5/10).
Program kerja sama antara KPK dan Kementerian Desa ini dinilai sangat tepat untuk mewujudkan bangsa dan negara yang bebas korupsi. Sehingga dalam kesempatan itu Tim KPK banyak memberikan arahan dengan tujuan membangun desa anti korupsi.
Ia menambahkan, selain kegiatan pendidikan dan pencegahan, juga diperlukan adanya peran masyarakat. Mengingat korupsi adalah pilihan dan tidak mungkin hanya diberantas oleh KPK saja.
“Yang kita perangi korupsi itu gak jauh-jauh. Ada di hati kita masing-masing,” kata dia.
Disebutkannya, tujuan untuk membentuk desa anti korupsi adalah bagaimana membangun masyarakat untuk memahami apa itu korupsi, permasalahan, dampak dan upaya apa saja yang harus dilakukan.
“Agar tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, kami minta agar pencegahan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lotim, Salmun Rahman berharap kepala desa beserta jajarannya tetap semangat melayani dan mengedukasi masyarakat di desa ini, sehingga desa ini patut dijadikan sebagai contoh desa anti korupsi.
“Tidak ada jalan lain lagi untuk membangun negeri ini, harus diawali dengan semangat membangun negeri. Karena itu dari desalah kita mengawali sikap semangat tersebut,” tuturnya.
Adapun Tim penilai lomba anti korupsi merupakan gabungan dari Tim KPK, Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes serta Inspektorat provinsi dan Inspektorat Daerah kabupaten.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
Dalam penilaian lomba desa anti korupsi ini Sebelumnya tim sudah melakukan berbagai tahapan, mulai dari observasi, bimbingan teknis, kemudian hari ini dilakukan penilaian dan terakhir adalah kegiatan launching 10 desa anti korupsi yang ada di Indonesia. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
