GerbangIndonesia, Lotim – Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy meminta semua pimpinan OPD untuk tanggap terhadap bencana yang tengah terjadi di tengah masyarakat beberapa waktu terakhir ini.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Bupati Sukiman meminta agar BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim untuk melakukan survey kondisi kerusakan di wilayah yang terdampak oleh bencana alam.
“Kami minta dalam sepekan ke depan sudah menerima rencana anggaran untuk penanggulangan dampak bencana ini, dan kami juga minta kepada kedua OPD ini (BPBD dan PUPR, Red) sudah bergerak,” pintanya dalam rapat koordinasi bersama pimpinan OPD, Senin (31/10).
Ia mengaku kemampuan Pemerintah Daerah dengan Dana Tidak Terduga (DTT) yang tersedia saat ini tidak dapat mencakup keseluruhan, namun sejumlah infrastruktur prioritas yang rusak disebabkan oleh bencana diantaranya perbaikan jembatan Yatofa yang menghubungkan desa Lendang Belo dengan Desa Montong Betok, pemasangan bronjongan di Joben, dan perbaikan jembatan loyok, jembatan menuju Ponpes Syaikh Abdurrahman di Marang Kotaraja, dan perbaikan jembatan penghubung desa Tetebatu dan Tetebatu Selatan.
Selain itu, ia juga meminta BPBD dan PUPR membuat kajian untuk diusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti kondisi seperti abrasi, normalisasi Otak Kokok Joben, pemecah gelombang, serta tanggul yang sudah mengalami kerusakan di Labuhan Lombok, dan upaya mencegah sampah dari hulu kembali memenuhi pantai.
“Kami juga minta agar penanganan kesulitan air bersih warga di sejumlah kecamatan walaupun saat ini sudah memasuki musim penghujan tapi masih ada kecamatan yang masih kekeringan seperti Keruak dan Jerowaru yang kesulitan mendapatkan air bersih, jangan sampai masyarakat mempertanyakan keberadaan Pemerintah dalam kondisi tersebut,” pintanya.
Orang nomer satu di Bumi Patih karya ini juga mendorong percepatan realisasi bantalan sosial sebagai dampak kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Bantalan sosial tersebut didistribusikan kepada masyarakat dengan verifikasi data melalui sejumlah OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Ditegaskannya bantalan sosial tersebut pada Desember mendatang dekat sudah tersalurakan seluruhnya kepada masyarakat yang berhak menerima. Untuk bantalan sosial yang berupa barang, ia meminta agar dapat memanfaatkan produk lokal daerah.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Upaya ini sekaligus untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
