GerbangIndonesia, Lotim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim tahun 2023 mendatang siap untuk mewujudkan Mall Pelayanan Publik (MPP).
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Asisten Diputi Tatakelola Pemerintahan Wakil Presiden Selamet Widodo Menyampaikan Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 89 Tahun 2021 terkait pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, aman dan tidak berbelit-belit terhadap masyarakat.
“Di NTB sarana layanan sangat di butuhkan oleh masyarakat. Peningkatan pelayanan publik ini juga diharapakan menjadi bukti yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai capain birokrasi,” katanya saat mengunjungi DPMPTSP Lotim, Rabu (09/11).
MPP ini akan menjadi pusat integrasi layanan dari berbagai macam layanan yang dilakukan oleh OPD-OPD dan instansi lainnya di masing-masing daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
MPP yang baru diresmikan di seluruh Indonesia sebanyak 75 MPP di Kabupaten/Kota. Sementara di Provinsi NTB hingga saat ini belum ada satu pun Kabupaten/kota yang memiliki MPP, sehingga diharapkan kabupaten/kota se NTB khususnya Lotim tidak ketinggalan kelas untuk bisa mewujudkan MPP tersebut.
“Diharapakan tahun 2024 mendatang seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah mewujudkan MPP ini,” imbuhnya.
Meski saat ini di masing-masing OPD dan instansi lainnya sudah memiliki layanan secara online, namun ia menilai tidak semua layanan tersebut bisa diakases melalui online dan bisa efektif sehingga keberadaan MPP ini menjadi solusi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat.
“MPP itu tidak harus mewah, bayangannya nanti di MPP itu cukup beberapa conter tapi bisa memberikan semua pelayanan tidak hanya pelayanan administrasi saja tapi perizinan dan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas DPMPTSP Lotim Ahmad Dewanto Hadi menyebutkan visi untuk mewujudkan MPP ini merupakan visi Nasional yang harus di wujudkan oleh semua Provinsi dan Kabupaten/kota se Indonesia.
“Lotim dengan keterbatasan yang ada pasti kami akan inisiasi visi Nasional ini,” jelas Dewanto.
Dari sisi lokasi, diakuinya Kabupaten Lotim telah memiliki tampat untuk dijadikan sebagai lokasi MPP, hanya saja saat ini masih kekurangan sarana prasarana pendukung saja.
“Kalau lokasi kami sudah punya di mini mall Selong, ada beberapa gedung tidak digunakan itu nanti akan di gunakan. Tahun 2023 kami akan mulai membahas propertynya, banyak hal yang harus disiapkan,” imbuhnya.
Selain menyiapkan pelayanan dari daerah, MPP ini nantinya akan memberikan pelayanan yang berhubungan dengan pemerintah Pusat langsung Seperi layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, papor dan layanan-layanan lainnya.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Jadi di sana nanti tidak hanya berisi layanan dari pemerintah daerah saja namun juga pemerintah pusat seperti BPJS, Paspor dan layanan lainnya,” pungkasnya. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
