Gerbangindonesia, Lombok Utara – Eksekutif dan Legislatif Lombok Utara akhirnya menyetujui pembangunan empat kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2023 dengan anggaran kurang lebih Rp 16 miliar. Hal ini tak lepas usai ditandatanganinya kesepakatan dalam Paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan pandangan Fraksi yang berlangsung di Ruang Sidang, Rabu (30/11).
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu mengungkapkan, pendapat dan pandangan fraksi dewan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan dan penetapan APBD tahun 2023. Sehingga pembangunan emat kantor OPD tersebut telah dipertimbangkan serta disesuaikan secara objektif, pun termasuk didalamnya terdapat masukan serta saran dari seluruh fraksi dewan. Pertimbangan dan masukan serta pendapat tersebut menjadi dasar untuk ditindaklanjuti dan disepakati.
“Apapun saran dan pendapat fraksi dewan akan kami jalankan, karena menjadi satu kesatuan dalam keputusan APBD. Kita membutuhkan kenyamanan untuk melayani, jadi dengan kondisi 14 tahun dan setelah gempa kondisi kantor kita sudah tidak layak,” ujarnya.
Dijelaskan, selain empat OPD yang akan dibangun melalui APBD tahun 2023 ada belasan kantor yang nantinya akan dibangun melalui BNPB karena gempa 4 tahun silam, sementara 4 kantor OPD yang akan dibangun melalui APBD itu tidak masuk dalam data yang akan di intervensi BNPB (di luar data gempa). Kendati itu Djohan melalui kebijakannya telah memperyeoksikan porsi APBD tahun 2023 lebih dari 60 persen terhadap pengentasan kemiskinan, berdasarkan data angka kemiskinan secara stastik telah mencapai 27 persen lebih dan masuk kategori daerah termiskin di NTB.
“Kemudian dibidang kesehatan yaitu menyangkut Stunting. Kalau sekarang ini kita masih digelari daerah termiskin, kita percepat penurun kemiskinan ini secara signifikan ditahun depan,” jelasnya.
“Kemiskinan ini kan stastik, saya pernah bicara dengan BPS secara objektif masayarakat kita berkecukupan, Insya Allah kita bisa keluar dari zona itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD KLU Artadi menyebutkan alokasi APBD untuk tahun 2023 telah mendorong pihak Ekskutif lebih kepada pengalokasian anggarannya di kebutuhan infrastruktur jalan, kebutuhan petani dan nelayan, salah satu dampak dorongan tersebut akibat pasca pandemi Covid-19. Anggaran tersebut telah disesuaikan dengan RPJMD, pun demikian diperioritaskan pada Visi- Misi Bupati dapat tercapai.
“Kita mendorong Ekskutif pada pemulihan ekonomi masyarakat paska pandemi Covid-19. Kita prioritaskan kebutuhan masyarakat agar Visi-Misi Bupati dapat tercapai, untuk kebutuhan masyarakat pasca gempa dan Covid-19 kita prioritaskan,” tegasnya.
Alokasi anggaran pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ditahun depan telah mencapai pada angka 45 persen untuk belanja publik, meskipun demikian dirinya mengaku terjadi perdebatan alot antara Banggar dan TAPD sendiri. Hal tersebut lebih disebabkan pada porsi anggaran yang menyentuh masyarakat menjadi dasar pertimbangan tersebut.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Kami tidak ingin kesepakatan yang diambil kemudian berubah ditengah jalan, rekomendasi kami proporsi anggaran untuk jalan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata ditambah. Terlebih pariwisata ini sumber PAD kita,” pungkas Politisi Gerindra ini.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
