GerbangIndonesia, Lotim – Sekretaris Daerah Lombok Timur, M Juani Taofik mendorong tim pengendalian Inflasi untuk melakukan upaya konkrit dan mengingatkan pentingnya pelaporan kegiatan upaya pengendalian inflasi daerah.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
“Pelaporan itu tentunya harus dibarengi dengan dokumen lengkap sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan,” ungkap Juaini pada rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID), Rabu (14/12).
Hal tersebut disampaikan menyusul ekpose laporan daerah dalam upaya pengendalian inflasi oleh Irjen Kementerian dalam negeri Tomsi Tohir Balaw pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang merupakan rakor mingguan.
Kendati telah menjalankan sejumlah upaya, namun menurutnya belum semuanya dapat terlaporkan karena kendala kelengkapan dokumen. Meskipun Lombok Timur tidak termasuk dalam 30 Pemda yang tidak menyampaikan laporan, khususnya pada pekan kedua, akan tetapi hal itu dinilai penting menjadi perhatian.
“Kami juga berharap agar pelaksanaan keseluruhan upaya pengendalian inflasi daerah termasuk gerakan menanam dan kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran distribusi,” tegasnya.
Dari enam upaya konkret, diakuinya Lombok Timur sudah melaksanakan sedikitnya empat upaya seperti pelaksanaan operasi pasar murah, pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, merealiasikan belanja tidak terduga (BTT) hingga dukungan transportasi dari APBD.
Ditekankan upaya pengawasan seperti pemantauan harga di pasar maupun distributor dapat melibatkan semua unsur termasuk APH dan dilaksanakan secara berkesinambungan setiap sekali dalam sepekan.
Sementara itu Kepala BPS Lombok Timur, Lalu Putradi mengingatkan inflasi di Lombok Timur, yang mengacu pada perhitungan inflasi Kota Mataram, pada pekan kedua Desember disumbang oleh komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, tahu dan tempe, daging ayam ras, serta terigu.
“Gambaran ril inflasi untuk Desember baru dapat dilihat pada pekan ke tiga. Kami berharap inflasi tidak mencapai angka 6 persen untuk tahun kalender, walaupun saat ini sudah ada di angka 5,95 persen,” ungkapnya.
Pengendalian Inflasi yang dipimpin Irjen Kementerian Dalam Negri ditekankan kepada Pemda agar mengantisipasi kenaikan harga jelang akhir tahun, melakukan monitoring dan membuat inovasi dan terobosan serta berkolaborasi dalam upaya penaganan inflasi, memanfaatkan bantuan sosial dan BTT secara optimal.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
Selain itu juga diharapkan dapat memanfaatkan aset yang ada untuk mengantisipasi terjadinya hambatan distribusi karena musim penghujan, serta tidak lupa Kepala Daerah diminta mengoptimalkan serapan anggaran mengingat sudah jelang akhir tahun. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
