Ketua Banggar DPRD KLU Tusen Lasima. FOTO ANGGER RICO/GERBANG INDONESIA

Gerbangindonesia, Lombok Utara – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Utara menilai jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dinaikkan. Terlebih sudah tidak adanya pandemi Covid-19 membuat geliat pariwisata daerah kembali meningkat. Maka tak ayal, Banggar mendorong supaya eksekusinya nanti agar sekreatif mungkin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.

Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43

Ketua Banggar DPRD KLU Tusen Lasima Selasa (3/10/2023) mengungkapkan, idealnya PAD Lombok Utara sudah bisa mencapai Rp 200 miliar lebih. Tergantung bagaimana pemerintah memanfaatkan peluang yang ada. Bukan tanpa alasan, Tusen menilai program one gate dengan menerapkan aplikasi pembayaran bagi wisatawan yang datang ke tiga gili, bisa menjadi solusi. Demikian pula dengan potensi-potensi pendapatan yang lain.

“Sudah harus beralih ke sistem IT karena kalau pungutan (masuk gili) perorangan itu rentan, tinggal bagaimana implementasinya nanti,” ungkapnya.

Dijelaskan, dengan Perbup yang mengatur retribusi kawasan masuk wisata tiga gili nantinya wisatawan membayar secara online. Pungutan tersebut langsung masuk ke kas daerah. Selain itu, potensi naiknya PAD berada pada Perda Pajak dan Retribusi yang belakangan sudah diperbarui. Di sana diatur sejumlah poin yang nantinya bisa meningkatkan potensi pendapatan daerah.

“Karena kalau kita kunjungan ke daerah lain, itu tinggal barcode saja. Sekarang ini sudah canggih jadi kita harus menyesuaikan dan menerapkan itu,” jelasnya.

Politisi PDIP ini megklaim, berdasarkan data rill inventarisir DPRD, potensi PAD KLU idealnya berada diangka Rp 250 miliar dalam setahun. Kendati lantaran belum maksimalnya sejumlah aturan ditambah implementasinya yang kurang pas oleh dinas, realisasi justru masih berada dibawah angka tersebut. Pihaknya mendorong supaya pemerintah bisa mengejar target target tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin segera implementasinya ini kewajiban kita, malu kita sudah jadi daerah otonomi tapi PAD segitu gitu saja,” katanya.

Target PAD ini sendiri, nantinya akan dibahas dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Di sana akan ditentukan untuk berapa canangan di tahun 2024 mendatang, selain itu juga dibahas sejumlah usulan program oleh pemerintah pun kebutuhan. Yang jelas kaitan APBD 2024 harus sudah disepakati selambatnya akhir Bulan November 2023 nanti.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024

“Ini baru kita bahas lembaran awal, karena dokumennya belum disiapkan oleh pemerintah. Nanti kita lihat pas dibahas, mana-mana yang urgen termasuk target PAD ini,” pungkasnya.(iko)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here