GerbangIndonesia, Mataram – Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han melakukan studi penelitian di Nusa Tenggara Barat, 17 – 24 Januari 2024. Penelitian berjudul “Tata Kelola Kolaboratif Pembangunan Rumah Tahan Gempa Pada Tiga Tatanan Kewenangan Kebijakan dengan Menggunakan Metode Soft System Metodologi Pada Studi Gempa Lombok 2018” tersebut, sebagai bagian dari Disertasi program studi S3 Universitas Indonesia.
Baca Juga: Hadiri Kampanye Terbuka, Sukiman Azmy Ajak Masyarakat Menangkan PKN
“Kenapa saya memilih penelitian di Lombok dan Sumbawa, karena pada masa gempa Lombok 2018 silam itu paling fenomenal. Selama dua tahun, gempa susulan terjadi 1.896 kali,” kata Jenderal Bintang Dua itu ditemui di Mataram, Selasa (23/01/2024).
Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak itu memaparkan, pada saat gempa Lombok terjadi 2018 silam, dirinya masih menjabat sebagai Danrem 162/WB. Kala itu, dirinya merasakan betul dampak gempa besar berkekuatan 7,0 SR tersebut.
Bukan hanya sekali, namun gempa besar terjadi berkali-kali sehingga mengakibatkan 564 korban meninggal dunia, 1.883 luka-luka dan mengungsi lebih dari 390 ribu jiwa. Selain itu terdapat 276.707 unit rumah rusak. Di mana dari 32.129 unit rumah sudah diverifikasi, sebanyak 16.231 unit rumah rusak berat, sedangkan sisanya rusak sedang dan rusak ringan.
“Rumah yang rusak berat ini tersebar dari Lombok Utara sampai Pulau Sumbawa. Yang rumahnya rusak berat, kami bantu bangun RTG (rumah tahan gempa). Alhamdulillah masyarakat nyaman tinggal di RTG ini, malahan banyak sudah direnov dan hasilnya jauh lebih bagus sekarang,” kata Mayjen Rizal yang sudah berkeliling di tujuh kabupaten/kota di NTB yang terdampak gempa bumi.
Di satu sisi, pembenahan pascagempa Lombok juga termasuk tercepat selama bencana di Indonesia. Dari data yang dia peroleh, sebanyak 276.707 rumah dan bangunan rusak tersebut bisa kembali dibangun hanya dalam waktu 2,5 tahun.
“Ini waktu yang sangat cepat. Gempa Bantul Yogyakarta saja, 50.000 rumah dibangun sampai 3 tahun prosesnya. Kuncinya adalah sinergitas dari tiga tatanan kewenangan kebijakan seperti judul Disertasi saya itu,” jelas pria kelahiran 19 November 1970 itu.
Adapun tiga tatanan yang dimaksud yakni Pemerintah Pusat yang bersinergi dengan sangat baik dengan Pemprov NTB, hingga unsur pelaksana yakni kota/kabupaten sampai ke desa dan kelurahan.
“Saya rasakan betul bagaimana kita berkolaborasi dengan luar biasa, sinergi yang pentahelix sehingga pembangunannya sangat cepat,” kenangnya.
Bukan hanya soal pembangunan fisik, namun proses administrasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) pun sudah tuntas dilaksanakan.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
“Seminggu ini saya keliling ke Pj Gubernur, BPBD, Bupati, Walikota, hingga turun ke RTG yang kami bangun dulu. Semua sudah clear,” tukasnya. (abi)
Editor: Lalu Habib Fadli
