GerbangIndonesia, Mataram – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham), Cahyo Rahardian Muhzar menanggapi kisruh kepengurusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Baca Juga: SK DPP Jawab Spekulasi Kepastian Dukungan PKS untuk Pilkada KSB
Kata Cahyo, Ditjen AHU Kemenkum HAM sudah berusaha menjembatani dengan melakukan mediasi agar permasalahan kedua kubu ini selesai. Namun nyatanya, hingga saat ini kisruh tersebut belum juga usai.
“Jadi sebenarnya bukan dualisme kepengurusan, tapi pengurusnya gak ada. Jadi kebijakan kami dari Kemenkumham, semuanya diambilalih pemerintah,” kata Cahyo usai kegiatan Diskusi Teknis dan Konsultasi Layanan Keperdataan dan Badan Usaha di Hotel Lombok Astoria, Kamis (11/07/2024).
Cahyo menjabarkan, oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus saat ini tidak boleh menyelenggarakan kegiatan apapun atas nama organisasi. Termasuk kegiatan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN).
“Kembalikan semua uang yang sudah dikutip untuk penyelenggaraan UKEN, karena semua sudah diambilalih pemerintah (Kemenkumham),” pintanya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly juga meminta dualisme kepengurusan organisasi notaris yang kini sedang terjadi bisa segera diselesaikan. Menurut Yasonna situasi ini menimbulkan gejolak di kalangan para notaris.
“Tolonglah berupaya berdamai. Tidak baik kalau sama-sama orang hebat tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri,” ujar Yasonna.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
Untuk diketahui, persoalan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Tri Firdaus Akbarsyah dari hasil Kongres XXIV INI di Provinsi Banten. Sedangkan kubu lainnya dipimpin Irfan Ardiansyah dari hasil Kongres Luar biasa INI 2023 di Kota Bandung. sehingga Kemenkumham sebagai pembina dan pengawas notaris perlu merespons dan mengambil sikap terkait dengan dualisme kepengurusan tersebut. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
