Gerbangindonesia, Lombok Utara – Kekecewaan masyarakat Gili Meno rupanya kian memuncak. Sebab sudah memasuki bulan ketujuh masyarakat belum juga mendapat pasokan air bersih. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemda KLU ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dusun Gili Meno, Masrun kepada media, Sabtu (26/10/2024).
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Menurutnya, Bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah seolah enggan menghiraukan keinginan masyarakat. Padahal masyarakat hanya membutuhkan air bersih, dari darat yang dialirkan ke pulau. Bukan justru dengan metode melakukan pengeboran yang nantinya bisa merusak lingkungan perairan di pulau.
“Kalau tidak mampu mengurus air terutama di sektor pariwisata ini ya saya sampaikan di sini mungkin alangkah baiknya bapak (Bupati) mundur sudah. Sampai saat ini masyarakat Gili Meno masih inginkan air bersih, masih menolak TCN,” ungkapnya.
Dijelaskan, pemerintah memang telah mengirimkan air dari darat kendati itu disebut tidak berjalan efektif. Faktor cuaca buruk yang berlangsung selama tiga bulan terakhir semakin memperparah situasi, dengan angin barat daya menghambat proses droping air ke wilayah Gili Meno. Belum lagi ini diperparah dengan adanya keluhan dari pemilik kapal yang digunakan untuk droping air, sebab mereka belum menerima pembayaran dari pemerintah sejak Oktober. Menurut Masrun, hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menangani krisis air bersih di Gili Meno.
“Kondisi ini menyebabkan konflik antar warga yang berebut jatah air karena tak mencukupi. Drigen air warga mengantre, tapi kapasitas yang dibawa ke sini tidak sesuai. Alhasil sebelum satu jam itu air sudah habis,” jelasnya.
Warga Gili Meno menganggap solusi terbaik adalah pengadaan air pegunungan melalui pipa bawah laut dari Gili Air. Pada tahun 2021, program ini pernah diajukan oleh PDAM, namun terhenti tanpa alasan yang jelas, meskipun telah melalui proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Kalaupun penyaluran pipa bawah laut itu berjalan, meskipun pasokan air mungkin memiliki tekanan yang rendah, Masrun menegaskan bahwa masyarakat siap menampung air tersebut melalui tandon.
“Sayangnya, program tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas, padahal proses AMDAL sudah dijalankan. Daripada sekarang lingkungan rusak dan air yang ada asin. Kami di Gili Meno sangat memperhatikan lingkungan, tetapi kondisi air benar-benar darurat,” tegasnya.
“Bupati bertanya kepada kami apa solusinya, ini kan aneh kalau pemerintah bertanya ke rakyat seperti itu. Pemerintah itu yang seharusnya memberi solusi, bukan rakyat yang disuruh mencari solusi. Kita sudah sampaikan apa kemauan kami tapi tidak didengar,” tandasnya.
Sementara itu, Warga Gili Meno lainnya Zainur mengatakan pemda telah gagal total dalam memberikan solusi konkret. Ia menyayangkan kinerja pemerintah yang seolah-olah memprioritaskan kepentingan investor di atas kesejahteraan warga. Pemerintah terkesan diatur oleh investor, padahal seharusnya pemerintah berperan mengendalikan investor bukan sebaliknya. Ia juga meminta agar Bupati H. Djohan Sjamsu mundur dari jabatannya jika tidak bisa menjamin air bersih untun warganya.
“Kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur saja daripada menyiksa warga seperti ini. Kami warga Gili Meno, Desa Gili Indah, sangat tersiksa dengan kondisi yang ada. Kami menolak PT TCN bukan tanpa alasan. Kami khawatir lingkungan bawah laut rusak, padahal itu adalah aset utama kami dalam sektor wisata,” bebernya.
Di sisi lain, salah satu tokoh Pemuda Gili Meno Murrahman mengaku sebagai daerah penyumbang pendapatan daerah dari sektor pariwisata, warga Gili Meno berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk solusi permanen, seperti pipa bawah laut dari Gili Air. Warga juga meminta agar pemerintah daerah dan provinsi mempertimbangkan hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Kami sudah masuk 7 bulan krisis air tapi pemerintah khususnya Bupati tidak ada solusi yang jelas. Kalau tidak mampu lebih baik mundur saja. Forkopimda pernah datang tanpa pemberitahuan di Masjid, tapi kita tidak diberikan kesempatan bicara. Intinya Bupati minta kami mau menerima TCN, apakah begitu sikap Bupati ke masyarakatnya,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
