Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra. FOTO IST/GERBANG INDONESIA

GerbangIndonesia, Mataram – Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang taat asas serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut, disampaikan pada Kegiatan Koordinasi Aplikasi E-Harmonisasi Raperda/Raperkada dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia, Selasa (18/02/2025).

Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen

Lebih lanjut, Dhahana menjelaskan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan meluncurkan aplikasi E-Harmonisasi yang merupakan bagian dari pelayanan prima untuk masyarakat yang berbasis digitalisasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

“Aplikasi E-Harmonisasi ini dihajatkan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengajukan permohonan harmonisasi raperda serta raperkada sehingga berdampak pada akselarasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah serta mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity

Hadir secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, beserta jajaran. Kakanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan E-Harmonisasi secara optimal. (*)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here