
Gerbangindonesia, Lombok Utara – Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan hearing dengan DPRD, Selasa (18/02/2025). Tujuan mereka menuntut kejelasan nasib yang tidak lulus seleksi P3K. Demikian pula mereka meminta untuk menaikan upah minimal setara dengan UMR sebagaimana tertuang dalam regulasi.
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Agus Ibrahim, mengatakan bahwa aliansi ini dibentuk untuk memperjuangkan hak tenaga honorer yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Pengabdian tersebut tentu tidak bisa dianggap sebelah mata, maka pada kesempatan ini ia meminta supaya dewan bisa menjembatani supaya mereka mendapat hak yang layak di mata pemerintah daerah.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi tenaga honorer yang tidak lulus P3K agar status mereka menjadi P3K paruh waktu. Banyak dari mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.
Dijelaskan, perjuangan mereka bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan upaya menyuarakan keluh kesah para tenaga honorer di Kabupaten Lombok Utara. Mereka menuntut agar pemerintah daerah tidak memutus kontrak tenaga honorer yang telah terdaftar di data Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya karena alasan politik atau kepentingan lain.
“Ini murni bukan untuk kepentingan politik, akan tetapi kami ingin memperjuangkan aspirasi dari temen-temen, sekali lagi ini bukan kepentingan politik,” jelasnya.
Selain itu, mereka juga meminta agar tenaga honorer yang telah lama mengabdi memperoleh gaji yang setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Hingga tahun 2025, ribuan tenaga kontrak yang telah bekerja selama bertahun-tahun masih belum mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang layak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menegaskan kesiapan pihaknya untuk memfasilitasi komunikasi antara tenaga honorer dengan pihak eksekutif guna mencari solusi terbaik.
“Intinya, kami di DPRD siap memfasilitasi aspirasi tenaga honorer dengan eksekutif. Kami akan berupaya mencari solusi terbaik agar hak-hak mereka bisa terpenuhi,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua II DPRD KLU I Made Kariyase menjelaskan bahwa sesuai dengan keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025, terdapat kebijakan untuk mengangkat tenaga P3K paruh waktu yang telah terdata di BKN. Namun, ia juga menekankan bahwa pembahasan mengenai tuntutan tersebut harus melalui mekanisme yang berlaku, terutama karena APBD 2025 telah disahkan pada Desember 2024.
“Itu yang ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana prosesnya yang akan dilakukan. Kami diminta untuk memperjuangkan penghasilan mereka,” papar Politisi PDIP ini.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Terkait hal itu, kita akan membicarakannya dengan pemerintah daerah. Apalagi dengan pergantian pemerintahan, tentu kami tidak bisa memastikan jawaban saat ini. Jika ada perubahan, tentu perlu mekanisme pergeseran anggaran dan lain sebagainya,” imbuhnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli






