Gerbang Indonesia|Lombok Tengah – Anggota DPRD Lombok Tengah memberikan atensi penuh terkait tingginya angka putus sekolah di Gumi Tastura ini. Termasuk juga mengatensi rencana pemerintah membangun Sekolah Rakyat (SR) karena persoalan ini.
Komisi IV langsung mengeluarkan rekomendasi kepada Pemda untuk Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk tim verifikasi klarifikasi terkait jumlah data anak putus sekolah di Loteng.
Pada Jumat (11/4), komisi IV juga memanggil beberapa instansi untuk memberikan data rill terkait anak putus sekolah dimaksud. Antara lain, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Duckapil). Serta instansi paralel seperti Kementerian Agama (Kemenag) Loteng dan Kepala Cabang Daerah (KCD) Dikbud NTB.
Ketua komisi IV DPRD Loteng HM. Mayuki menegaskan pemanggilan sejumlah instansi itu guna membahas teknis dan mendorong pembentukan tim verifkasi.
“Kita mau memastikan apa benar 15 ribu, lebih stau kurang seperti yang mencuat di media itu, supaya bisa kita ambil langkah yang tepat,” ujarnya.
Ternyata, lanjut dia, angka yang didapat memang cukup besar, mencapai 14.212 orang dengan sebaran kasus berbeda beda. Tidak hanya putus sekolah saja, tetapi yang miris disebabkan Drop Oot (DO). Sementara anak yang tidak sekolah dan putus sekolah berjumlah 2.833. Yang Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebanyak 2.741, selanjutnya belum pernah Bersekolah sama sekali (BPB) sebanyak 8.638.
“Data itu ada di masing-masing kecamatan se Loteng, dengan kasus berbeda beda,” jelasnya.
Sementara mengenai wacana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang diperuntukan bagi siswa dari kalangan kurang mampu di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) disambut positif kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Bahkan, DPRD) Loteng menegaskan siap memback up pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Sehingga program pemerintah pusat tersebut bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Loteng, Lalu Ramdan,S.Ag. kepada sejumlah media massa.
“Pada prinsipnya kami sangat bersyukur dengan adanya program pemerintah pusat ini. Dan, kita siap backup. Termasuk dalam anggaran jika memang dibutuhkan,” terangnya.
Hanya saja, sampai sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara detail terkait program Sekolah Rakyat tersebut, karena sampai saat ini belum ada penjelasan secara resmi dari Pemkab Loteng soal program itu. Baik itu yang terkait sumber penganggaran untuk pembangunan fasilitas sekolahnya maupun peran dan fungsi pemerintah daerah dalam program tersebut nantinya.
“Jadi kita masih menunggu penjelasan soal programnya. Seperti apa konsepnya serta pembagian peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah didalamnya. Tapi kalau bicara dukungan, jika memang itu butuh dan penting kehadiran kita, kita siap dukung,” sambungnya politisi Partai Gerindra ini.
Agar program tersebut bisa berjalan baik dan tidak sia-sia nantinya, Ramdan mengingatkan Pemkab Loteng supaya menyambut program tersebut dengan konsep yang matang dan berkomunikasi serta koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat. Tentu agar pelaksanaan program di daerah benar-benar maksimal.
“Jangan kemudian seperti banyak contoh proyek pusat yang karena konsep dan persiapannya yang kurang matang jadi terkesan sia sia. Karena tidak bisa terkelola dengan maksimal,” ujar Ramdan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wyaya, S.T.M.T., mengungkapkan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut direncanakan di lahan milik Pemkab Loteng di Desa Taman Indah berbatasan dengan Desa Beber Kecamatan Pringgarata. Pembangunan fisik sekolah direncanakan dimulai pada bulan Agustus 2025 mendatang.
Nantinya, selain bangunan sekolah juga akan dibangun fasilitas asrama bagi siswa, karena konsep Sekolah Rakyat tersebut menggunakan konsep sekolah berasrama. Jadi siswanya akan tinggal di asrama dengan semua kebutuhan harian disiapkan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial selaku pengelola nantinya. (fiq)
