GerbangIndonesia, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat ini sedang berusaha menata kembali aktivitas penambangan pasir di wilayahnya. Penambangan pasir selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat, namun karena meningkatnya permintaan dari luar daerah dan luar negeri, penataan dianggap perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas pasir, memastikan distribusinya merata, dan memastikan seluruh kegiatan tambang berjalan secara legal.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dalam pertemuan dengan para penambang dan masyarakat, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan perbedaan kualitas pasir di lapangan. Karena itu, pasir akan dibagi menjadi tiga kategori: kelas satu, dua, dan tiga. Misalnya, pasir kelas tiga dinilai belum disaring dengan baik, sedangkan pasir kelas dua dari Bali justru lebih siap pakai. Dengan klasifikasi ini, harga pasir bisa disesuaikan agar lebih adil antara penambang dan pembeli.
Bupati juga menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan semata-mata soal harga, tapi juga menciptakan keadilan dan keterbukaan. Semua keputusan akan dibahas bersama, bukan ditentukan sepihak oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga ingin membantu tambang-tambang yang belum legal agar bisa masuk ke dalam sistem resmi. Salah satu bentuk bantuannya adalah dengan memberikan surat pengantar sebagai syarat untuk mengurus izin ke pemerintah provinsi.
Menurut Bupati, pemerintah punya kewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, termasuk para penambang. Mereka juga punya keluarga dan butuh jaminan hidup yang layak. Dengan menjadi legal, pemerintah bisa lebih leluasa membantu mereka.
Dalam waktu dekat, Bupati akan kembali mengundang para penambang untuk membahas harga pasir berdasarkan kelasnya, serta bagaimana sistem transportasi dan distribusinya akan diatur. Harapannya, keputusan yang diambil nanti bisa bermanfaat dan adil untuk semua pihak.
Di luar urusan tambang, Pemkab Lombok Timur juga menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan. Terutama sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana seperti angin kencang. Kepala desa diminta segera melaporkan kerusakan agar bisa segera ditangani bersama BPBD dan Dinas Pendidikan. Tujuannya, supaya anak-anak tidak belajar di tempat yang tidak aman.
Untuk sekolah-sekolah yang rusak karena usia bangunan, Pemkab akan mendata semuanya agar bisa dialokasikan anggaran perbaikannya di tahun depan. Pemkab juga sedang mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat.
Di akhir pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan di Lombok Timur harus merata dan tidak boleh ada yang dikorbankan. Ia meminta agar masyarakat tidak membenturkan kepentingan petani dan penambang, karena dua-duanya penting bagi ekonomi daerah.
“Pemerintah hadir bukan untuk memihak, tapi untuk mencarikan solusi bersama,” tegasnya.
Dengan kerja sama semua pihak, Pemkab berharap bisa menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, legalitas usaha, dan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, demi kesejahteraan seluruh warga Lombok Timur. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
