GerbangIndonesia, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan menggandeng berbagai pihak dalam program terpadu yang diluncurkan di Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela. Kegiatan bertajuk “Gawe Gubuk Layanan Integrasi Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak BERANI II” ini menjadi upaya kolaboratif untuk menekan kekerasan berbasis gender dan praktik perkawinan usia dini yang masih tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi agenda hukum, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang harus dijaga bersama. Ia menyebutkan bahwa kekerasan terhadap kelompok rentan tersebut mencederai norma adat dan kemanusiaan, Rabu (25/06/2025).
“Kita punya tanggung jawab moral dan budaya untuk memastikan tidak ada perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan. Tidak hanya salah secara hukum, tapi juga mencoreng nilai-nilai kita sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adab,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Bupati juga mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan lembaga dalam mendorong perubahan sosial. Ia menekankan pentingnya edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat, khususnya melalui sekolah dan komunitas desa. Pemkab Lombok Timur, kata dia, sedang menyiapkan peraturan daerah sebagai landasan hukum pencegahan perkawinan usia dini di tingkat kabupaten.
Sorotan tajam datang dari TP PKK Provinsi NTB yang diwakili Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi. Ia mengungkapkan bahwa prevalensi perkawinan anak di NTB masih berada jauh di atas angka nasional. Berdasarkan data tahun 2024, persentase perkawinan anak di NTB mencapai 14,96%, sedangkan nasional hanya 5,90%. Tahun sebelumnya, NTB bahkan menempati peringkat tertinggi secara nasional.
Program BERANI II, yang kini memasuki tahap kedua hingga tahun 2027, diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan penguatan pengetahuan kesehatan reproduksi, program ini menyasar kelompok-kelompok rentan dan pasangan muda agar lebih siap secara mental dan sosial.
Dukungan dari pemerintah pusat juga mengalir. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Qurrotaa’yun, menilai bahwa program ini menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh.
Perwakilan Global Affairs Canada, Novi Anggriani, menyatakan komitmen negaranya untuk terus mendukung penguatan sistem layanan publik di bidang kesehatan reproduksi dan perlindungan anak. Ia menyebut bahwa keberlanjutan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa adanya perlindungan yang merata dan menyeluruh terhadap perempuan dan anak.
Sebagai bagian dari kegiatan, dilakukan pula penyaluran bantuan sosial seperti santunan untuk 53 anak yatim piatu, penghargaan bagi 126 pelajar berprestasi, serta bantuan kebutuhan pokok untuk 35 anak stunting. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Berbagai unsur hadir dalam kegiatan ini, mulai dari pejabat pemerintah daerah, DPRD, perwakilan kementerian, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat umum. Semangat kebersamaan tersebut menjadi fondasi kuat bagi Lombok Timur dalam mewujudkan daerah yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
