Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan membangun 23 unit rumah layak huni bagi warga kurang mampu yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kondisi tempat tinggal.
Kepala Bidang Permukiman (Perkim) Dinas PUPR KLU, Yaya Fradana, Kamis (26/06/2025) mengungkapkan penerima bantuan RTLH ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, warga yang memiliki rumah dengan struktur Atap, Lantai, dan Dinding (Aladin) tidak permanen, serta rumah yang tidak memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
“Kriteria inilah yang menjadi dasar kami dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Tujuannya agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkapnya.
Menurut data yang dihimpun Dinas PUPR KLU, saat ini tercatat sebanyak 7.181 unit rumah tidak layak huni di wilayah Lombok Utara. Angka tersebut belum termasuk rumah warga yang terdampak gempa bumi beberapa tahun silam. Pemerintah daerah menargetkan seluruh unit RTLH tersebut dapat dibangun ulang menjadi rumah layak huni dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
“Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemkab KLU tak hanya mengandalkan anggaran dari APBD, tetapi juga menggandeng sejumlah pihak eksternal melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” jelasnya.
Salah satu program tambahan yang dijalankan adalah “Jubah” atau Jumat Bedah Rumah, yang menggunakan pendanaan non-APBD. Program ini menjadi alternatif percepatan pembangunan RTLH yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BAZNAS, serta sektor swasta, Yaya optimistis jumlah rumah yang dapat dibangun tahun ini bisa melebihi 23 unit, bahkan ditargetkan hingga 50 unit.
“Setiap unit rumah layak huni membutuhkan anggaran sebesar Rp35 juta. Saat ini, kami juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan dukungan program dari pemerintah pusat agar target 7.181 unit tercapai dalam lima tahun,” pungkasnya.(iko)
