Gerbangindonesia, Lombok Utara – Menyangkut rekrutmen jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tioq Tata Tunaq, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar didorong untuk mengangkat wajah baru dalam posisi tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lombok Utara Ardianto, Senin (30/06/2025). Menurutnya, untuk menentukan figure Komisaris tentu menjadi pertimbangan dalam berbagai aspek, maka orang yang memiliki kompetensi di rasa paling tepat mengisi jabatan tersebut.
Ardianto yang juga Anggota Komisi I DPRD Lombok Utara ini mengungkapkan, BUMD hajat dibentuknya guna memajukan ekonomi dan pembangunan daerah maka pemda sebelumnya punya pengalaman di mana 5 tahun belakang perusahaan daerah itu tidak terlihat signifikan secara progres. Sehingga pihaknya berharap kepala daerah menempatkan orang yang punya kompetensi minimal sarjana ekonomi.
“Melalui rekrutmen kepengurusan dan komisaris yang baru kita harap bisa ditempatkan orang-orang yang berkompeten, terutama di jajaran komisaris dari sekian nama yang ditampilkan kita harapkan tempatkan orang yang punya kompetensi secara ekonomi dan lain sebagainya,” ujarnya.
“Tentu dari nama-nama itu kita lihat track recordnya, mungkin ada nama yang pernah duduk sebelumnya ketika di masa dia duduk sebelumnya dan terlihat tidak bisa membawa perusahaan ini secara progres maka kenapa kita harapkan lagi. Maka harus rekrut orang baru yang memang punya bakat, punya kemampuan di bidang ekonomi,” imbuhnya.
Sejauh ini tercatat ada 4 nama yang tengah dipertimbangkan untuk mengisi posisi komisaris BUMD. Di antaranya, M. Irfan Jauhari, Dr. Suwandi, Asjad, dan Sayuki. Dari nama-nama tersebut Politisi Demokrat ini menyebut tidak ada mengenal satu pun, kendati yang terpenting Bupati diharapkan bisa menunjuk wajah baru yang memiliki kemampuan dan gairah untuk masuk di semua lini supaya bisa mengembangkan jaringan bisnis BUMD semakin luas.
“Dari empat nama itu satu pun saya tidak ada yang kenal, yang saya kenal hanya Asjad karena dia orang partai. Tapi yang pasti kita berharap Bupati menempatkan orang yang sebelum ini pernah duduk dan tidak memiliki progres, lebih baik orang baru membawa BUMD ini lebih maju punya kompetensi minimal dia sarjana ekonomi,” jelasnya.
Jika Bupati justru menempatkan orang lama, lanjut Ardianto, sama halnya mengulang apa yang sudah terjadi di mana BUMD terkesan mati suri. Ia pun tidak ingin masyarakat beranggapan bahwa BUMD hanya sebagai wadah untuk menempatkan kantong kepentingan orang-orang tertentu, dan secara kelembagaan ia di DPR enggan memberikan dukungan penuh.
“Kalau orang lama sama saja kita bunuh diri, sehingga tidak ada kesan bahwa kepengurusan komisaris ini hanya menempatkan kantong orang tertentu. Kami di DPR tidak akan memberikan dukungan ketika orang-orang yang duduk di situ tidak akan mampu membawa perusahan ini jadi lebih baik,” pungkasnya.(iko)
