Gerbangindonesia, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong pembaruan sektor pariwisata dan pelayanan publik sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin dalam forum temu wicara bersama pelaku UMKM dan sektor wisata se-Kecamatan Sembalun, Minggu (6/7/2025), di Aula Kantor Camat Sembalun.
Dalam forum tersebut, Bupati menyampaikan bahwa perbaikan sektor pariwisata bukan hanya soal promosi, melainkan menyangkut tata kelola wilayah, kesiapan infrastruktur, dan pemberdayaan pelaku lokal. Ia menyebut pengembangan pariwisata harus disesuaikan dengan karakter geografis tiap kawasan—wilayah selatan, tengah, dan utara—agar potensi masing-masing bisa dimaksimalkan secara optimal.
Bupati juga menyoroti menurunnya pendapatan pajak dari sektor akomodasi yang anjlok tajam akibat minimnya fasilitas penginapan, terutama di kawasan wisata populer. “Penurunan pajak dari Rp60 juta menjadi Rp15 juta per bulan menunjukkan ada hal mendesak yang harus segera dibenahi,” ungkapnya.
Ia memperingatkan bahwa jika kondisi ini tidak segera ditangani, citra daerah akan terancam, apalagi jika sampai muncul persepsi negatif dari wisatawan atau pemilik usaha luar daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga reputasi Lombok Timur, terutama di sektor pariwisata, yang menjadi wajah daerah di mata nasional maupun internasional.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan sistem keselamatan dan kenyamanan di destinasi wisata seperti Gunung Rinjani. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas pencinta alam, serta pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk menyediakan fasilitas dan sistem penanganan darurat yang memadai.
“Ketika ada insiden di jalur pendakian atau wisatawan asing terlantar, itu bukan hanya masalah teknis, tapi menyangkut nama baik daerah,” tegasnya.
Di luar sektor pariwisata, Bupati juga menyinggung soal penanganan kemiskinan yang masih menjadi tantangan berat. Ia mengungkapkan adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga puluhan miliar rupiah, termasuk dari warga yang tidak membayar pajak selama lebih dari 10 tahun. Sebagai tindak lanjut, tim khusus penagihan lapangan telah diturunkan ke berbagai wilayah.
Tidak hanya itu, Bupati juga menyatakan akan memperkuat peran camat dengan memberikan sebagian kewenangan strategis yang sebelumnya hanya dipegang oleh kabupaten. Menurutnya, desentralisasi fungsi ini penting agar kecamatan dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani kasus-kasus sosial seperti kemiskinan ekstrem.
“Dengan memperkuat kecamatan, kita bisa lebih dekat pada solusi. Camat harus jadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan menjangkau seluruh masyarakat,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Bupati memuji semangat kekeluargaan dan budaya saling menghormati masyarakat Sembalun, yang menurutnya merupakan modal sosial penting dalam membangun pariwisata berbasis kearifan lokal. Ia menilai Lombok Timur memiliki kombinasi lengkap antara pegunungan, pantai, sungai, dan sumber daya manusia yang luar biasa, tinggal bagaimana semua itu dikelola dengan integritas dan kolaborasi.
Acara diakhiri dengan diskusi terbuka yang melibatkan OPD terkait, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta komunitas pariwisata. Forum ini menjadi momentum menyatukan langkah antara pemerintah dan warga dalam membangun Lombok Timur yang lebih maju dan mandiri.(*)
