Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum bisa melakukan pemasangan pipa bawah laut untuk mengaliri kebutuhan air bersih di Gili Meno, Hal ini terkendala pembiayaan dan debit air yang masih defisit untuk di arahkan kesana. Demikian disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rangga Wijaya, Jumat (01/08/2025).
“Saya menegaskan bahwa belum ada alokasi anggaran khusus untuk proyek tersebut,itu tidak benar,” tegasnya.
Rangga mengaku tidak pernah mengatakan hal itu. Justru yang baru dilakukan oleh PUPR adalah melakukan kajian dan analisis terkait rencana tersebut. Sedangkan untuk penganggaran pemasangan pipa bawah laut tersebut belum tersedia.
“Cuma kita sudah melakukan kajian dan analisis saja, itu yang baru kita lakukan. Tapi kalau ketersediaan anggarannya tidak ada tapi dibahasakan anggaran itu sudah tersedia,” katanya.
Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang ada, menyatakan bahwa pemasangan pipa bawah laut dari Gili Air ke Gili Meno belum layak, itu dikarenakan kondisi ketersediaan debit air saat ini belum cukup dialirkan ke Gili Meno. Itupun bisa dilakukan kalau ada tambahan debit air baru dari sumber yang baru.
“Kalau debit yang sekarang ini tidak mampu mengalir hingga ke Gili Meno, karena diluar Gili saja masih banyak yang belum terlayani PDAM,” jelas Rangga.
Ketersediaan air di daratan saja masih defisit untuk Kecamatan Tanjung dan Pemenang. Bahkan beberapa desa seperti di Dusun Pengembuk Desa Sokong, Desa Sigar Penjalin, Desa Menggala, Desa Malaka, dan Desa Pemenang Barat, yang hingga kini belum terjangkau layanan PDAM. Dalam kondisi sekarang ini, pemerintah lebih memprioritaskan implementasi teknologi SWRO untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah kepulauan kecil.
“Teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) adalah solusi yang tepat diambil pemerintah sekarang ini, itu bisa jangka pendek dan panjang untuk kebutuhan air bersih di kepulauan,” bebernya.
“Masih itu kebijakan pemerintah saat ini, masih mengedepankan SWRO karena dirasa mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau kecil,” imbuhnya.
Menurutnya, pemilihan SWRO dinilai paling tepat untuk wilayah kepulauan yang keterbatasan sumber daya air tawar. Sebab penggunaan SWRO akan mempermudah pengembangannya, baik dari segi penganggaran maupun waktu juga bisa terbantu. Sebab kata Rangga, pembangunan infrastruktur air ini tidaklah mudah, bahkan tidak bisa selesai dalam waktu singkat.
“Dengan sistem SWRO ini, satu sisi untuk menghemat keuangan daerah, kemudian bisa mempercepat pelayanan ke masyarakat,” pungkasnya.(iko)
